Parlemen Greenland Nilai Penempatan Militer Eropa di Greenland Keliru dan Berisiko

JAKARTA - Anggota Parlemen Greenland, Kuno Fencker, menilai langkah negara-negara Eropa mengirim personel militer ke Greenland sebagai keputusan yang keliru dan tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menegaskan tidak ada ancaman nyata yang dapat membenarkan kehadiran pasukan asing di wilayah tersebut saat ini.

Dalam pernyataannya kepada RIA Novosti, Fencker mengatakan penempatan personel militer justru berpotensi memicu ketegangan baru. Menurutnya, langkah tersebut bisa dianggap sebagai provokasi terhadap pihak-pihak tertentu dan memperumit situasi geopolitik di kawasan Arktik.

Fencker juga merespons pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang menyebut kehadiran pasukan Eropa bertujuan menjaga stabilitas dan prediktabilitas Greenland. Ia menilai alasan tersebut tidak relevan karena tidak ada ancaman langsung terhadap wilayah otonom itu.

“Yang dibicarakan adalah masa depan, bukan ancaman saat ini. Karena itu, saya melihat ini sebagai langkah yang salah, apa pun alasannya,” ujar Fencker.

Ia memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko menimbulkan dampak ekonomi serius, menyusul sikap Amerika Serikat yang mengaitkan isu Greenland dengan kebijakan tarif. Fencker menyoroti pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan mengenakan tarif terhadap sejumlah negara Eropa yang terlibat di Greenland.

Menurut Fencker, situasi ini berpotensi merugikan Greenland yang selama ini memiliki hubungan dagang erat dengan Eropa. Pengenaan tarif, kata dia, dapat mendorong inflasi yang saat ini sudah cukup tinggi di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Presiden Trump menyatakan akan memberlakukan tarif 10 persen terhadap sejumlah negara Eropa mulai 1 Februari, yang kemudian meningkat menjadi 25 persen pada Juni, kecuali AS mencapai kesepakatan terkait pembelian Greenland. Trump berulang kali menyebut Greenland penting bagi kepentingan strategis dan keamanan nasional AS.

Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland telah menegaskan penolakan terhadap gagasan tersebut, sembari meminta Amerika Serikat menghormati integritas teritorial mereka. Meski demikian, Denmark juga menyatakan akan meningkatkan kehadiran militernya di Greenland bersama sekutu NATO melalui latihan bersama.

Pekan lalu, sejumlah negara Eropa mulai mengirim personel militernya ke Greenland, termasuk Jerman yang mengerahkan 13 personel untuk misi pengintaian. Langkah ini menuai sorotan karena Greenland, meski memiliki otonomi sejak 2009, tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark dan memiliki posisi strategis di kawasan Arktik.

Fencker menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa stabilitas Greenland seharusnya dijaga melalui dialog dan kerja sama ekonomi, bukan melalui peningkatan kehadiran militer yang justru berisiko memperkeruh keadaan.