Anggaran Rp21 Triliun untuk Bangkit: Ujian Berat Pemulihan Sumatera Barat

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan fiskal yang signifikan menyusul rangkaian bencana alam yang melanda 16 kabupaten dan kota pada akhir November 2025.

Kebutuhan anggaran sebesar Rp21,44 triliun mencerminkan besarnya skala kerusakan infrastruktur, layanan publik, serta dampak sosial-ekonomi yang harus segera dipulihkan.

Besaran ini tidak hanya menekan kapasitas APBD Sumbar, tetapi juga menegaskan urgensi dukungan pemerintah pusat dan skema pembiayaan alternatif agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengorbankan keberlanjutan fiskal daerah maupun pemulihan ekonomi jangka menengah.

"Secara keseluruhan total kebutuhan pascabencana tercatat sebesar Rp21,44 triliun," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Jumat (16/1).

Mahyeldi mengatakan anggaran tersebut mencerminkan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, dan terencana agar pemulihan dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Dari sisi kewenangan, kebutuhan pascabencana terbagi ke dalam tiga tingkatan.

Pertama, alokasi sebesar Rp7,65 triliun atau sekitar 37,51 persen merupakan kebutuhan yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Kemudian, Pemerintah Provinsi Sumbar memiliki kewenangan Rp3,36 triliun atau 15,69 persen.

Sementara itu, porsi terbesar berada pada kewenangan kabupaten dan kota yakni Rp10,42 triliun, atau 48,60 persen dari total kebutuhan. Pembagian ini menunjukkan peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan setelah bencana.

Eks Wali Kota Padang itu merinci anggaran tersebut dibutuhkan untuk memenuhi pemulihan infrastruktur sebesar Rp17,06 triliun. Kemudian sektor permukiman senilai Rp1,44 triliun, sektor ekonomi Rp1,10 triliun, kebutuhan lintas sektor sebesar Rp1,19 triliun dan sektor sosial membutuhkan anggaran Rp0,64 triliun.

"Data ini memberikan gambaran yang utuh tentang besaran kebutuhan pascabencana, baik dari sisi total, kewenangan maupun sektor," kata gubernur.

Mahyeldi menambahkan pascaterjadinya bencana, pemerintah dihadapkan tanggung jawab besar yaitu memastikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan tidak semakin meluas. Oleh karena itu, gubernur bersama bupati dan wali kota di Sumbar terus berusaha melakukan percepatan pemulihan dengan terarah, terpadu serta tepat sasaran.