Pejabat Jangan Hanya Seremonial di Lokasi Bencan

Masih banyak kementerian dan lembaga yang menyalurkan bantuan secara simbolis dan belum menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.

JAKARTA — Pemerintah, khususnya kementerian teknis, diminta lebih serius membantu pemulihan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi di Sumatra. Para pejabat diingatkan agar tidak hanya hadir secara seremonial di lokasi bencana, melainkan membawa langkah konkret yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu menilai hingga kini masih banyak kementerian menyalurkan bantuan yang cenderung bersifat simbolis dan belum menyentuh kebutuhan mendesak petani, pekebun, dan nelayan. Padahal, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan penopang utama ekonomi masyarakat di wilayah terdampak banjir.

Ilham mengapresiasi perhatian Presiden RI yang berulang kali mengunjungi Aceh sebagai bentuk komitmen percepatan pemulihan pascabencana. Namun, ia mengingatkan agar kunjungan pejabat ke daerah terdampak tidak berhenti pada penyaluran bantuan sosial semata tanpa tindak lanjut nyata.

Ia menyinggung kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Kota Langsa beberapa waktu lalu yang dinilainya kurang tepat sasaran. Menurut Ilham, kunjungan tersebut justru lebih banyak menyasar wilayah perkebunan, sementara kawasan nelayan dan tambak yang rusak parah akibat banjir tidak dikunjungi.

“Di Kota Langsa ada desa nelayan Merah Putih yang tidak dikunjungi, nelayan pesisir yang menunggu harapan juga tidak didatangi. Tambak-tambak rusak dan pelabuhan pun tidak dilihat. Yang terjadi justru pembagian bansos di daerah perkebunan,” ujar Ilham, dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (14/1).

Ia menegaskan wilayah pesisir dan tambak merupakan area terakhir yang dilalui banjir sebelum air mengalir ke laut, sehingga tingkat kerusakannya cukup parah dan membutuhkan penanganan cepat dari Kementerian KKP. Tanpa intervensi serius, pemulihan ekonomi masyarakat pesisir dikhawatirkan berjalan sangat lambat.

Di sektor pertanian, Ilham menyampaikan pascabanjir harga pangan mulai bergejolak. Sementara itu, lahan sawah banyak yang tertutup sedimen lumpur tebal dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk kembali produktif. Kondisi ini membuat pendapatan petani terhenti dalam jangka waktu cukup panjang.

Ia juga menyoroti pembangunan hunian tetap (huntap) yang berpotensi menambah beban ekonomi petani dan pekebun. Relokasi tempat tinggal dikhawatirkan menjauhkan masyarakat dari lahan garapan mereka, sementara infrastruktur penunjang seperti jalan dan irigasi belum sepenuhnya pulih. “Bagaimana irigasi bisa berfungsi baik jika sedimen lumpur belum diselesaikan? Ini menjadi pekerjaan rumah kita,” ujarnya.

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Jamaluddin Idham menggambarkan kondisi memprihatinkan petani, pekebun, dan petambak di Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor akhir November lalu. Ia menilai diperlukan perlakuan dan solusi khusus dalam jangka pendek bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.

“Sawah tertutup lumpur tebal, tambak ikan dan udang terendam lebih dari satu meter. Lahan-lahan ini tidak bisa diolah dalam waktu dekat,” kata Jamaluddin.

Tambah Anggaran

Sementara itu, Kementerian Pertanian menyatakan bergerak cepat memulihkan sektor pertanian pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 1,49 triliun rupiah dari APBN 2026, sekaligus mengusulkan tambahan anggaran 5,1 triliun rupiah untuk percepatan pemulihan.

Alokasi tersebut mencakup rehabilitasi lahan sawah dan irigasi, bantuan benih, rehabilitasi perkebunan, serta penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida.