Kamboja Sebut Pasukan Thailand Masih Duduki Wilayah Sipil

PHNOM PENH - Menteri Luar Negeri Kamboja mengatakan bahwa militer Thailand terus menduduki wilayah sipil di Kamboja, dengan membarikade beberapa di antaranya menggunakan kawat berduri dan kontainer yang menimbulkan risiko terhadap kelangsungan gencatan senjata antara kedua negara tetangga yang bentrok dua kali tahun lalu.

Hingga 4.000 keluarga Kamboja tidak dapat kembali ke rumah mereka di sepanjang perbatasan yang disengketakan karena serangan Thailand meskipun ada kesepakatan Desember yang menghentikan bentrokan perbatasan sengit selama beberapa pekan kata Menlu Prak Sokhonn.

"Militer Thailand masih menduduki wilayah yang berada jauh di dalam wilayah Kamboja," kata Menlu Prak Sokhonn pada Selasa (13/1) dalam sebuah sesi wawancara dari Phnom Penh, dengan menyebutkan setidaknya empat lokasi perbatasan sebagai tempat penyerbuan.

"Situasinya tetap tenang, tetapi ada beberapa risiko juga. Jadi kami berharap Thailand akan tetap berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan gencatan senjata," ucap dia.

Menanggapi informasi tersebut, pejabat militer dan pemerintah Thailand merujuk pada pernyataan Kementerian Luar Negeri Thailand pada tanggal 12 Januari yang menolak tuduhan Kamboja sebagai tidak berdasar.

"Mempertahankan posisi pasukan saat ini setelah gencatan senjata merupakan kepatuhan langsung terhadap langkah-langkah deeskalasi yang telah disepakati. Hal ini tidak dapat disalahartikan sebagai pendudukan wilayah," tegas Kementerian Luar Negeri Thailand.

Pada Desember lalu, serangan jet tempur, saling lontar roket dan gempuran artileri, kedua negara tetangga itu bertempur selama 20 hari, menyusul serangkaian bentrokan pada Juli yang berakhir setelah seruan gencatan senjata dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pertempuran bulan Desember itu menewaskan 101 orang dan menyebabkan lebih dari setengah juta orang mengungsi di kedua belah pihak, dalam peningkatan terbaru dari perselisihan yang telah berlangsung selama seabad antara kedua negara yang kadang-kadang meledak menjadi konflik.

Dalam beberapa pekan terakhir, Kamboja telah meminta Thailand untuk mengadakan pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (JBC), sebuah upaya dua arah untuk menetapkan batas wilayah, tetapi Bangkok belum mengkonfirmasi partisipasinya, menurut Prak Sokhonn.

"Masalah desa yang diduduki akan menjadi prioritas bagi kami karena kami perlu menyelesaikan masalah-masalah tersebut agar warga kami dapat kembali ke rumah," ucap dia. "Dua gelombang pertempuran telah menyebabkan banyak kerusakan, baik terhadap kehidupan sipil maupun infrastruktur seperti menghancurkan jembatan, sekolah, pagoda, jalan, dan bangunan," imbuh Prak Sokhonn.

Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan prosedur internal untuk pembicaraan tersebut, yang akan berlangsung setelah pemerintahan baru dilantik menyusul pemilihan umum 8 Februari.

"Pihak Thailand menegaskan kembali komitmen penuhnya untuk menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme bilateral dan bermaksud untuk melanjutkan kegiatan JBC sesegera mungkin," ungkap kementerian itu.

Keterlibatan Tiongkok

Meskipun Trump berperan penting dalam menghentikan bentrokan pada Juli dan kemudian mengawasi penandatanganan kesepakatan gencatan senjata pada Oktober, seruannya terbukti tidak berhasil mengakhiri pertempuran kedua secara langsung.

Selain upaya Trump dan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, Prak Sokhonn juga menguraikan keterlibatan Tiongkok dalam gencatan senjata terbaru, seperti kunjungan penting utusan khusus ke Bangkok dan Phnom Penh pada akhir Desember.

"Utusan khusus Tiongkok bertemu dengan perdana menteri kami, menteri pertahanan kami, dan saya sendiri," kata Menlu Prak Sokhonn, seraya juga menguraikan pertemuan serupa dari pihak Thailand. "Jadi, bisa dibilang, itu adalah kontribusi yang sangat aktif dari Tiongkok."

Dua hari setelah gencatan senjata terbaru, para diplomat tinggi Tiongkok, Thailand, dan Kamboja bertemu di Provinsi Yunnan, Tiongkok barat daya, di mana pihak-pihak yang bertikai sepakat untuk membangun kembali kepercayaan bersama. CNA/I-1