Sekjen PBB Mengecam Meningkatnya ‘Aturan Kekerasan’ di Seluruh Dunia

GENEVA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (23/2), memperingatkan bahwa “aturan kekuatan” semakin meluas, ketika pihak-pihak berkuasa mengabaikan hukum internasional serta memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi lainnya untuk menyerang hak asasi manusia.

“Hak asasi manusia sedang mengalami serangan skala penuh di seluruh dunia,” kata Guterres saat membuka sidang tahunan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. “Supremasi hukum sedang dikalahkan oleh supremasi kekuatan.”

Dikutip dari The Straits Times, kepala PBB itu menegaskan bahwa “serangan ini tidak datang dari bayang-bayang atau secara tiba-tiba. Hal ini terjadi secara terang-terangan dan sering dipimpin oleh mereka yang memegang kekuasaan terbesar.”

Meski tidak membahas situasi tertentu secara rinci, ia menyampaikan kemarahannya atas perang Russia yang terus berlanjut di Ukraina, yang menurutnya telah menewaskan lebih dari 15.000 warga sipil dalam empat tahun kekerasan.

“Sudah lebih dari waktunya untuk mengakhiri pertumpahan darah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti “pelanggaran terang-terangan terhadap hak asasi manusia, martabat manusia, dan hukum internasional di wilayah Palestina yang diduduki.”

Guterres menilai arah konflik di wilayah yang berada di bawah pendudukan Israel saat ini “jelas, nyata, dan disengaja: solusi dua negara sedang dihapuskan secara terbuka.”
“Komunitas internasional tidak boleh membiarkan hal itu terjadi,” tegasnya.

Dalam pidato tatap muka terakhirnya di badan HAM tertinggi PBB, Guterres mengatakan kawasan konflik bukan satu-satunya tempat di mana hak asasi mengalami kemunduran.

“Di seluruh dunia, hak asasi manusia didorong mundur secara sengaja, strategis, dan kadang dengan kebanggaan,” katanya.

“Kita hidup di dunia di mana penderitaan massal dianggap wajar, manusia dijadikan alat tawar-menawar, dan hukum internasional diperlakukan sekadar hambatan.”

Kepala HAM PBB Volker Turk turut menyuarakan kekhawatiran serupa. Dalam tren yang “sangat mengkhawatirkan”, ia memperingatkan bahwa “dominasi dan supremasi kembali menguat.”

“Persaingan sengit memperebutkan kekuasaan, kendali, dan sumber daya kini terjadi di panggung dunia dengan kecepatan dan intensitas yang belum terlihat selama 80 tahun terakhir,” ujarnya.

“Penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan sengketa antarnegara maupun di dalam negara menjadi semakin dianggap normal.”

Turk menilai “poros kekuatan global sedang bergeser” dan menyerukan masyarakat dunia bersatu melindungi hak asasi serta menciptakan “penyeimbang kuat terhadap tren otoriter dari atas ke bawah yang kita lihat saat ini.”

Kemunduran Demokrasi

PBB mencatat konflik semakin banyak, impunitas meluas, dan kebutuhan kemanusiaan melonjak, sementara donor tradisional terbesar, Amerika Serikat, memangkas tajam bantuan luar negeri sejak Presiden Trump kembali berkuasa pada 2025. Beberapa donor besar lainnya ikut mengambil langkah serupa.

Guterres memperingatkan bahwa “ketika hak asasi manusia runtuh, maka semuanya ikut runtuh.”

Krisis penghormatan terhadap HAM, katanya, mencerminkan sekaligus memperbesar berbagai keretakan global, termasuk meningkatnya kebutuhan kemanusiaan di tengah menurunnya pendanaan.

Pada saat yang sama, “ketimpangan melebar dengan kecepatan mencengangkan dan banyak negara tenggelam dalam utang serta keputusasaan.”

Ia juga menyoroti percepatan krisis iklim serta penggunaan teknologi, terutama kecerdasan buatan yang semakin sering menekan hak, memperdalam ketimpangan, dan membuka bentuk diskriminasi baru baik secara daring maupun luring.

Sementara itu, Turk mengkritik para pemimpin tanpa menyebut nama yang merasa berada “di atas hukum dan Piagam PBB.”

“Mereka mengklaim status istimewa atau ancaman luar biasa untuk menjalankan agenda mereka dengan cara apa pun,” katanya, seraya menambahkan bahwa sebagian pihak memanfaatkan kekuatan ekonomi dan menyebarkan disinformasi untuk membungkam kritik.

Guterres menegaskan bahwa di berbagai lini, kelompok rentan semakin tersingkir.