RI Pimpin Dewan HAM PBB pada 2026

JAKARTA - Indonesia kembali memperoleh kepercayaan komunitas internasional untuk memimpin agenda hak asasi manusia global. Pada 2026, Indonesia akan mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dilakukan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada Kamis (8/1), di Jenewa. Berdasarkan siaran pers Kementerian Luar Negeri RI tertanggal 23 Desember 2025, Indonesia dipilih oleh negara-negara Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan kawasan.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja diplomasi terkoordinasi di bawah Kementerian Luar Negeri RI, dengan dukungan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Perutusan Tetap RI di Jenewa berperan sebagai garda terdepan diplomasi Indonesia di Dewan HAM PBB, didukung Perutusan Tetap RI di New York serta perwakilan RI lainnya.

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.

Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Presidensi Indonesia akan menitikberatkan pada pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.

Seperti dikutip dari Antara, Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kemlu RI Indah Nuria Savitri mengatakan mandat tersebut merupakan tanggung jawab besar di tengah dinamika geopolitik global.

“Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab besar juga mengingat situasi geopolitik saat ini cukup berwarna serta dinamika tinggi yang dihadapi Dewan HAM,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia akan berkomunikasi dan berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan Dewan HAM untuk menjalankan mandat tersebut.

“Ini mencerminkan rekam jejak panjang Indonesia dalam membawa perbaikan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga kawasan dan internasional,” katanya.

Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, yang mencerminkan komitmen untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB. Presidensi Indonesia pada 2026 menjadi yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006.