Penangkapan Presiden Venezuela, Anugerah bagi Delcy Rodriguez?

CARACAS –  Ada pertanyaan menarik usai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Apakah ini anugerah bagi sang wapres, sehingga bisa menjadi presiden? Mahkamah Agung (MA) Venezuela memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez untuk menjabat sebagai presiden sementara menyusul penculikan Presiden Nicolas Maduro, menurut keputusan Kamar Konstitusional yang dibacakan ketuanya, Caryslia Beatriz Rodriguez.

"Mengingat situasi luar biasa akibat penculikan Presiden Nicolas Maduro Moro, yang tidak memungkinkannya untuk menjalankan fungsinya, perintahkan agar Wakil Presiden Eksekutif Republik mengambil alih dan menjalankan secara sementara semua kekuasaan, tugas, dan fungsi yang melekat pada jabatan Presiden Republik Bolivarian Venezuela," kata Caryslia.

Perintah itu dikeluarkan guna memastikan kesinambungan administrasi dan pertahanan komprehensif di negara itu, imbuh Caryslia dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh VTV. Berdasarkan putusan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa terdapat keadaan luar biasa dan keadaan kahar (force majeure) yang tidak secara tegas diatur dalam Konstitusi, namun mengancam stabilitas negara, keamanan nasional, dan keberlangsungan pemerintahan.

Dalam hal itu, pengadilan mengambil "tindakan perlindungan darurat dan preventif" untuk memastikan keberlangsungan administrasi dan pertahanan negara.Pada hari Sabtu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, dan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap dan dibawa keluar negeri.

Sejumlah media memberitakan adanya ledakan di Caracas dan mengklaim bahwa operasi tersebut dilakukan oleh anggota unit elite Delta Force.

Otoritas Venezuela membantah mengetahui keberadaan Maduro dan menuntut konfirmasi bahwa sang presiden masih hidup. Trump kemudian menerbitkan foto yang menurutnya menunjukkan Maduro berada di atas kapal AS.

Beberapa anggota Kongres AS menyebut operasi itu ilegal, sementara pemerintah AS menyatakan bahwa Maduro akan diadili. Kementerian Luar Negeri Venezuela mengumumkan niatnya untuk mengajukan banding ke sejumlah organisasi internasional terkait tindakan Washington dan meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela. Moskow menyatakan sangat prihatin dengan laporan bahwa Maduro dan istrinya telah dikeluarkan secara paksa dari negara itu sebagai bagian dari agresi AS. Moskow menyerukan pembebasan Maduro dan istrinya, serta meminta agar eskalasi lebih lanjut situasi di Venezuela dapat dicegah.

Tetap Presiden

Namun, sikap bijak ditampilkan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez pada Sabtu (3/1). Dia menegaskan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro tetap menjadi satu-satunya pemimpin negara tersebut. "Hanya ada satu presiden di negara ini, namanya Nicolas Maduro Moros," kata wapres pada pertemuan Dewan Pertahanan menyusul operasi yang dilancarkan AS.

Wapres Rodriguez juga mendesak agar Presiden Maduro dan istrinya, Silia Flores, dikembalikan ke Caracas. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Venezuela pada Sabtu bisa saja terjadi pada negara mana pun di kawasan ini.

"Kami meminta negara-negara di Tanah Air yang Agung untuk bersatu. Apa yang dilakukan terhadap Venezuela hari ini bisa terjadi pada negara mana pun di kawasan. Penggunaan kekuatan ini bisa diarahkan ke negara mana pun," kata wapres.

Presiden AS Donald Trump pada Sabtu mengumumkan AS telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap dan diterbangkan keluar negeri.

Media setempat melaporkan sejumlah ledakan di Caracas dan mengklaim bahwa operasi tersebut dilakukan anggota unit elit Delta Force.

Otoritas Venezuela mengaku belum mengetahui keberadaan Maduro dan meminta AS untuk memberikan bukti bahwa ia masih hidup. Trump kemudian menerbitkan sebuah foto yang diklaimnya memperlihatkan Maduro berada di atas kapal AS.

Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri Venezuela mengumumkan rencananya untuk mengajukan banding ke organisasi internasional atas tindakan Washington dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengelar rapat darurat yang membahas serangan AS ke Venezuela.