Menko Pangan Tegaskan Daerah Kunci Suksesnya MBG

BANDUNG - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Rakor Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, Bandung, menegaskan peran daerah sebagai kunci suksesnya program nasional MBG.

Rakor ini menjadi ruang sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Zulhas menegaskan Perpres 115/2025 menempatkan BGN sebagai pelaksana utama MBG dengan dukungan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, karena ini bukan sekadar program makan gratis, melainkan instrumen strategis penggerak ekonomi rakyat dan pengendali inflasi pangan.

“Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci,” ujar Zulkifli di Gedung Sate, kemarin.

Hingga 16 Desember 2025, sistem MBG telah memiliki 17.764 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 juta penerima manfaat.

Ia menegaskan, sesuai Perpres 115/2025, BGN menjadi pelaksana utama, dengan dukungan 29 kementerian/lembaga serta peran strategis pemerintah daerah.

Dengan jumlah itu dan terus berkembang, Zulhas mengatakan program ini menjadi penggerak besar ekonomi rakyat, dengan satu menu saja bisa mempengaruhi harga nasional, sehingga perlu pengelolaan yang baik. “Kalau telur dimakan 80 juta orang dalam satu hari, harga telur bisa langsung naik. Karena itu tata kelola pasokan harus dikendalikan bersama,” katanya.

Zulhas menekankan pentingnya keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan MBG.

“Ini konsep close loop economy. Yang bergerak bukan hanya industri besar, tapi warung, petani, nelayan, peternak kecil. Presiden ingin ekonomi tumbuh 8 persen, itu hanya bisa dicapai kalau ekonomi rakyat bergerak,” jelasnya.

Ia juga menyebut MBG sebagai “revolusi peradaban”, karena menyentuh aspek gizi, kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

Rapat koordinasi sendiri dipimpin langsung Zulhas dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Gubernur Jawa Barat, jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Jabar, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Capai 82 Persen

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyampaikan tingkat ketercapaian keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Jabar telah mencapai 82 persen.

Dadan mengungkap secara nasional, program MBG atau Makan Bergizi Gratis, telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat melalui 17.746 SPPG hingga saat ini. “Khusus Jawa Barat, hingga saat ini telah berdiri 4.144 SPPG dari target 5.000 unit atau mencapai 82 persen, yang tertinggi secara nasional dari sisi jumlah,” kata Dadan.

Ia memperkirakan perputaran dana MBG di Jawa Barat dapat mencapai sekitar 54 triliun rupiah per tahun, dengan komposisi 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. “Ini uang untuk menggerakkan produksi pangan rakyat,” ucapnya.

Dadan menjabarkan kebutuhan riil per SPPG mulai dari beras, telur, ayam, ikan, hingga susu yang secara langsung membuka peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat. Program ini diproyeksikan menyerap sekitar 235 ribu tenaga kerja di Jawa Barat, atau rata-rata 47 orang per satuan pelayanan.

Dalam aspek keamanan pangan, Dadan mengapresiasi kinerja Pemda Jawa Barat yang berhasil menurunkan signifikan kejadian keracunan. Dari 21 kasus pada September dan 20 kasus Oktober, turun menjadi 6 kasus pada November, dan hanya satu kasus hingga pertengahan Desember. Ant/S-2