Polri Perkuat Ketahanan Pangan, Muara Gembong Jadi Contoh Pengembangan Wilayah

JAKARTA - Polri terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan Astacita Presiden. Melalui Satgas Ketahanan Pangan, Polri mendorong seluruh Polda jajaran mengoptimalkan potensi wilayah, meningkatkan produksi, memberdayakan masyarakat, dan membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengembangan kawasan pangan Muara Gembong oleh Polda Metro Jaya menjadi salah satu contoh penerapan program ketahanan pangan di tingkat kewilayahan. Menurutnya, potensi setiap daerah dapat dikembangkan sesuai karakteristik dan sumber daya yang dimiliki dengan melibatkan masyarakat.

"Ketahanan pangan merupakan bagian dari program pemerintah dan menjadi salah satu agenda yang didukung Polri. Polri melalui Satgas Ketahanan Pangan mendorong jajaran untuk mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Muara Gembong menjadi salah satu contoh bagaimana potensi tersebut dikembangkan bersama masyarakat," ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

Kawasan Muara Gembong yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam kini berkembang menjadi 128 kolam. Pengembangan tersebut turut mendorong peningkatan produksi perikanan dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Dalam panen raya pada 28 September 2026, kawasan tersebut menghasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang. Hasil tersebut terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, serta 1.000 kilogram udang pancet.

Selain hasil perikanan, panen juga menghasilkan sekitar 4.000 butir telur ayam. Pengembangan kawasan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari berapa ton hasil panen. Kita juga melihat apakah masyarakat terlibat, apakah produksinya berkelanjutan, apakah ada nilai ekonomi, dan apakah hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat," jelas Trunoyudo.

Setelah panen dilakukan, kawasan Muara Gembong kembali diarahkan pada proses penebaran benih dan budidaya berikutnya. Pola tersebut diharapkan membuat kegiatan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak berhenti setelah satu kali panen.

"Pola seperti ini yang dapat dikembangkan Polda jajaran. Tidak harus ikan atau udang. Wilayah pertanian dapat mengembangkan tanaman pangan, wilayah peternakan mengembangkan protein hewani, dan wilayah pesisir mengembangkan perikanan," katanya.

Selain sektor perikanan dan peternakan, Satgas Ketahanan Pangan Polri juga mendorong pengembangan komoditas pertanian, salah satunya bawang putih. Berdasarkan hasil monitoring minggu kelima per 24 September 2026, terdapat 17 Polda dengan total potensi lahan bawang putih mencapai 1.550,06 hektare.

Dari total potensi tersebut, sebanyak 215,07 hektare atau 13,87 persen telah ditanami. Sementara itu, sebanyak 1.334,99 hektare atau 86,13 persen lahan masih belum ditanami.

Capaian penanaman tertinggi tercatat di Polda Bali dan Polda Sulawesi Tengah yang masing-masing telah mencapai 100 persen. Selanjutnya, Polda Jawa Barat mencapai 36 persen dan Polda NTB sebesar 22 persen, sedangkan Polda Sulawesi Barat belum melakukan penanaman dari potensi lahan sebesar 0,50 hektare.

Percepatan penanaman bawang putih terus dilakukan dengan memperhatikan sejumlah faktor pendukung. Fokus tersebut meliputi ketersediaan bibit, kesiapan lahan, sarana pengairan, dan kesesuaian masa tanam di masing-masing wilayah.

Satgas juga berkoordinasi dengan kelompok petani penghasil bibit bawang putih di NTB dan Jawa Timur. Masing-masing kelompok tersebut memiliki kapasitas sekitar 100 ton bibit dengan harga sekitar Rp50.000 per kilogram.

"Setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, Polri mendorong jajaran untuk melakukan pemetaan potensi sekaligus mencari solusi atas kendala yang dihadapi, mulai dari bibit, pengairan hingga kesesuaian masa tanam," ujar Trunoyudo.

Untuk meningkatkan kemampuan teknis di lapangan, Polri juga menyiapkan Bakomsus dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan bidang terkait lainnya. Personel dengan kompetensi tersebut diharapkan dapat memperkuat pendampingan teknis serta pengelolaan produksi pangan di berbagai daerah.

"Bakomsus pertanian, perikanan, peternakan dan gizi merupakan bagian dari penguatan SDM. Kita ingin personel di lapangan memiliki kompetensi yang dapat mendukung masyarakat dan program ketahanan pangan secara lebih teknis," jelas Trunoyudo.

Menurut Trunoyudo, pengembangan Muara Gembong dapat menjadi referensi bagi Polda jajaran dalam mengembangkan program ketahanan pangan. Namun, konsep tersebut tidak harus diterapkan secara seragam karena setiap wilayah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda.

"Yang perlu direplikasi adalah prinsipnya: petakan potensi wilayah, libatkan masyarakat, kuatkan produksi, siapkan SDM, jaga keberlanjutan dan bangun jalur pemanfaatan hasil. Komoditasnya dapat berbeda sesuai kekuatan masing-masing daerah," tuturnya.

Trunoyudo menambahkan, program ketahanan pangan juga dapat saling memperkuat dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Produksi pangan lokal yang berkembang dapat menjadi bagian dari rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung kebutuhan program tersebut.

"Ketahanan pangan kita kuatkan dari hulu, masyarakat menjadi penggeraknya, dan rantai pasok menjadi penghubungnya. Hasil produksi kemudian dapat mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis sebagai program pemerintah," pungkas Trunoyudo.