Hadapi Nataru, Kementerian PU Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Sumut

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur konektivitas di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam rangka mendukung kelancaran arus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Seluruh upaya difokuskan pada pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor guna menjamin mobilitas masyarakat tetap aman dan lancar, termasuk di wilayah terdampak bencana. 

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pascabencana di wilayah Sumatera. “Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Menteri Dody di Jakarta, Rabu (17/12).

Sebagai bentuk kesiapsiagaan Nataru 2025/2026, Kementerian PU menurunkan 85 petugas yang berjaga di posko-posko Nataru Kementerian PU serta menyiagakan 96 unit alat berat terdiri dari excavator, loader, bulldozer, backhoe loader, dump truck, hingga mini excavator. Selain itu, turut disiapkan 6 unit alat pendukung serta 1.957 unit bahan penanganan darurat, meliputi agregat dan geobag, untuk mengantisipasi kondisi darurat di lapangan.

Di jaringan jalan tol, Kementerian PU memastikan seluruh ruas tol di Sumatera Utara telah kembali beroperasi normal. Pada Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, yang sebelumnya menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow sejak 4 Desember 2025, ditargetkan dapat kembali beroperasi normal sepenuhnya hari ini, 16 Desember 2025. Selain itu, ruas tol utama lainnya seperti Tol Medan–Binjai, Medan–Pangkalan Brandan, Medan–Sinaksak, Tebing Tinggi–Kisaran, tetap beroperasi optimal untuk mendukung pergerakan masyarakat selama periode libur Nataru.

Kementerian PU juga terus mengintensifkan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pasca bencana di Sumatera Utara. Tercatat terdapat 194 titik longsoran tebing, 27 titik jalan putus, 57 titik jalan amblas, 4 titik oprit jembatan putus, serta 28 titik genangan banjir. Hingga 15 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, penanganan telah mencapai 190 titik longsoran tebing, 12 titik jalan putus, 55 titik jalan amblas, seluruh 4 titik oprit jembatan, serta 28 titik genangan banjir yang telah surut.

Sejumlah tindak lanjut penanganan terus dilakukan secara bertahap, meliputi pembersihan material longsor, pemasangan Jembatan Bailey, serta perbaikan jalan amblas dengan agregat dan aspal, pemasangan bronjong, hingga pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT). Penanganan telah dimulai sejak 28 November 2025 atau satu hari setelah kejadian bencana, dan ditargetkan tuntas secepatnya dengan beberapa titik utama diharapkan selesai hari ini, 16 Desember 2025.

Adapun tiga koridor utama yang masih dalam penanganan intensif yaitu Tarutung–Sibolga, Sibolga–Batangtoru, dan Batangtoru–Singkuang dengan kerusakan berupa amblasnya badan jalan di beberapa titik. Sementara itu, Koridor Tarutung–Sipirok sepanjang 68 km telah kembali terhubung, meski masih dilakukan penyempurnaan jalan sementara (detour) di empat lokasi demi keselamatan pengguna jalan.

Untuk mendukung konektivitas menuju Kota Sibolga, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah jalur alternatif, antara lain Jalan Nasional Sidikalang–Subulussalam–Barus–Sibolga, Jalan Provinsi Doloksanggul–Pakkat–Barus–Sibolga (terbatas kendaraan kecil), Jalan Kabupaten Batangtoru–Sibabangun–Pinangsori–Sibolga (terbatas kendaraan kecil).

Jalan Alternatif

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Hardy Pangihutan Siahaan menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur selama Nataru tetap terjaga meski terdapat lokasi terdampak bencana.

“Untuk Nataru, khususnya di lokasi bencana, transportasi tetap dapat dilakukan melalui jalan alternatif. Di Sumatera Utara tidak ada kota atau kabupaten yang terisolir, seluruh wilayah masih bisa diakses karena tersedia jalur alternatif,” ujar Hardy. 

Kementerian PU terus berkomitmen untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus memastikan konektivitas wilayah di Sumatera Utara tetap aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalani libur Natal dan Tahun Baru dengan nyaman serta aktivitas logistik dan perekonomian daerah tetap berjalan.