Rakornas HBKN, Mendag Busan: Pemerintah Siap Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Bapok Periode Nataru

JAKARTA– Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting) stabilitas harga dan pasokan. Ini dilakukan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

Untuk itu, sinergi dan koordinasi terus dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan. Penegasan disampaikan Mendag Busan dalam Rapat Koordinasi Nasional HBKN Kesiapan Menjelang Nataru di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Senin, (8/12). Rapat dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, dinas yang membidangi perdagangan seluruh Indonesia, serta asosiasi pelaku usaha. 

"Kemendag mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, maupun asosiasi, untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas harga, kecukupan pasokan, serta kelancaran distribusi jelang Nataru. Pemerintah membuka ruang diskusi dengan para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi kendala di lapangan,”ujar Mendag. 

Mendag Busan mengungkapkan, kebutuhan bapok, baik dari sisi ketersediaan maupun harga, saat ini masih berada dalam kondisi relatif normal dan terkendali. Pasokan dan produksi dinilai mencukupi, termasuk untuk komoditas strategis seperti telur dan daging ayam yang dilaporkan berada dalam kondisi surplus.

 Namun, diperlukan langkah antisipatif, terutama terkait potensi gangguan akibat faktor cuaca seperti curah hujan yang dapat memengaruhi proses panen dan kualitas kesehatan produk, serta kebutuhan produk multikultural menjelang perayaan Natal.

“Pada prinsipnya kami mengarahkan pemerintah daerah apabila terjadi peningkatan harga atau kekurangan pasokan untuk langsung berkoordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan Kemendag. Namun, sampai sekarang kondisi bapok cukup terkendali dengan baik,” ujar Mendag Busan. 

Khusus minyak goreng rakyat, Mendag Busan menyebut, pemerintah mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam distribusi MINYAKITA agar lebih efisien, merata, dan sesuai harga eceran tertinggi (HET). Di antaranya melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 dengan mewajibkan produsen minyak goreng mendistribusikan minimal 35 persen dari total distribusi MINYAKITA kepada Bulog dan IDFood. 

Permendag tersebut saat ini masih dalam proses pengundangan. "Khususnya minyak goreng rakyat, MINYAKITA, pemerintah mendorong agar minimal 35 persen distribusi MINYAKITA dilakukan melalui BUMN Pangan, yakni Bulog dan ID FOOD, guna memastikan harga penjualan sesuai HET dan pasokan lebih merata," jelas Mendag Busan. 

Waspadai Gejolak Harga

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira dihubungi terpisah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai masalah logistik pangan.

Distribusi logistik pangan tersendat lebih khusus di daerah bencana seperti Sumatera, sehingga Pemerintah harus melakukan antisipasi dini agar gejolak harga pangan masih terkendali.

"Perlu ada satgas khusus untuk memastikan inflasi pangan terkendali terutama jelang akhir tahun,"ungkap Bhima

Momen akhir tahun terang Bhima biasanya kebutuhan pangan naik karena nataru. Sementara ekonomi di basis produsen pangan sumatera terganggu. 

"Pemulihan infrastruktur logistik mendesak dilakukan, jembatan dan jalan harus direhabilitasi secepatnya,"tegas dia