Anggaran Pangan Melonjak 31,7%: Pemerintah Pasang Target Swasembada Tanpa Kompromi

KARAWANG – Peningkatan anggaran ketahanan pangan sebesar 31,7 persen pada 2026 menjadi Rp210,4 triliun menandai penguatan serius pemerintah dalam mengejar target swasembada nasional.

Lonjakan signifikan dari outlook 2025 ini menunjukkan pergeseran kebijakan menuju investasi yang lebih agresif pada produksi, distribusi, dan stabilisasi pangan.

Kenaikan tersebut juga mencerminkan respons terhadap tantangan struktural—mulai dari perubahan iklim, lonjakan harga global, hingga ketergantungan impor komoditas strategis.

Dengan alokasi yang lebih besar, pemerintah berupaya memperbaiki produktivitas sektor hulu, memperkuat cadangan strategis, dan meminimalkan kerentanan terhadap guncangan eksternal, sekaligus membangun fondasi jangka panjang bagi kemandirian pangan yang berkelanjutan.

“Tahun 2026 kita ingin tetap mempertahankan untuk dapat mendorong produktivitas, memastikan stabilitas harga, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan petani ataupun nelayan,” kata Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Tri Budhianto, di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12).

Arah anggaran ketahanan pangan 2026 disusun melalui tiga pilar utama, yakni penguatan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan produksi, serta penguatan aspek konsumsi.

Dari total alokasi tersebut, sekitar Rp27,8 triliun ditujukan untuk penguatan distribusi dan cadangan pangan, termasuk pembangunan lima pelabuhan perikanan terluar berwawasan lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta penguatan cadangan pangan melalui Bulog yang menargetkan penyediaan 3 juta ton.

Pada pilar peningkatan produksi, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp162,4 triliun, antara lain untuk subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton, pengembangan lumbung pangan, serta sejumlah program pendukung peningkatan kapasitas produksi lainnya.

Sementara itu, penguatan konsumsi memperoleh alokasi sekitar Rp6,2 triliun yang diarahkan untuk menjaga akses dan keterjangkauan pangan, termasuk melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Gerakan Pangan Murah.

Tri menilai bahwa ke depan anggaran ketahanan pangan akan tetap menjadi prioritas. Anggaran 2026 yang semakin besar dinilai mencerminkan dorongan pemerintah untuk mencapai swasembada melalui berbagai upaya, termasuk program hilirisasi pangan oleh Kementerian Pertanian yang mencakup hortikultura dan komoditas lainnya.

“Jadi memang secara ekosistemnya mungkin akan dibuat secara keseluruhan, mulai dari dulu sampai ke hilirnya dikembangkan oleh Kementerian Pertanian,” kata dia lagi.

Secara keseluruhan, Tri mengatakan bahwa anggaran ketahanan pangan dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap isu ketahanan pangan tetap terjaga dan konsisten menjadi prioritas tahunan.

Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan anggaran tersebut turut berdampak pada kesejahteraan petani, tercermin dari tren nilai tukar petani (NTP) yang terus meningkat sejak 2019.

NTP yang sebelumnya berada sedikit di atas 100 terus menguat hingga menembus kisaran 120-an pada 2024 dan kembali naik pada November 2025, menandakan kondisi surplus karena pendapatan petani lebih besar daripada biaya produksi.

NTP yang berada di atas 100 menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan periode sebelumnya, sementara nilai di bawah 100 akan menggambarkan kondisi defisit.

Tri menekankan bahwa tren kenaikan tersebut perlu dijaga mengingat adanya tantangan struktural, terutama penyusutan lahan pertanian yang dapat menurunkan kapasitas produksi dan berpotensi membuat petani lebih banyak berperan sebagai konsumen.

Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya menjaga daya produksi agar nilai tukar petani tetap meningkat dan kesejahteraan mereka semakin membaik.