Amerika Serikat Tolak Rencana Iran Kenakan Biaya Selat Hormuz

TEHERAN – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio pada Selasa (23/6), menegaskan Washington tidak akan menerima rencana Iran untuk mengenakan pungutan atau biaya penggunaan Selat Hormuz. Pernyataan itu muncul di tengah munculnya ketegangan awal dalam negosiasi antara AS dan Iran terkait pengakhiran konflik di Timur Tengah, yang juga mencakup isu program nuklir dan rudal balistik Iran.

Dilansir dari Channel NewsAsia, AS dan Iran sebelumnya telah menandatangani kesepakatan pendahuluan untuk menghentikan konflik serta menyelesaikan putaran pertama perundingan di Swiss. Kesepakatan tersebut membuka masa negosiasi selama 60 hari yang mencakup pembahasan pencabutan sanksi, program nuklir Iran, dan masa depan Selat Hormuz.

Di awal konflik, blokade Iran di Selat Hormuz sempat menghambat lalu lintas maritim dan memicu lonjakan harga minyak dunia. Namun, aktivitas pelayaran mulai meningkat sejak kesepakatan awal dicapai.

Meski demikian, Iran tetap menegaskan akan mempertahankan kendalinya atas jalur pelayaran strategis tersebut. Pada Selasa (23/6), Iran dan Oman menyatakan akan mengkaji tata kelola jalur perdagangan serta kemungkinan penerapan biaya layanan di Selat Hormuz, sembari tetap menegaskan kedaulatan mereka atas wilayah itu.

Rubio, yang memulai kunjungan regional ke Uni Emirat Arab (UEA), langsung menolak wacana tersebut.

"Ini adalah jalur air internasional. Tidak ada negara yang diizinkan untuk memungut tol atau biaya di jalur air internasional," kata Rubio.

Ia menambahkan bahwa negara-negara di kawasan diyakini memiliki pandangan yang sama mengenai kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Sementara itu, Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa kondisi Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang, meskipun kedua pihak sepakat menjaga jalur komunikasi agar tetap terbuka.

Di tengah proses diplomasi tersebut, Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengumumkan akan membantu evakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang sempat terjebak akibat blokade di kawasan tersebut setelah memperoleh jaminan keamanan dari Iran, Oman, dan AS.

Data dari platform pemantau pelayaran menunjukkan lalu lintas kapal di Selat Hormuz pada Senin mencapai level tertinggi sejak perang dimulai. Namun, jumlahnya masih sekitar 40 persen dari kondisi normal yang biasanya mencapai 120 kapal per hari.

Program Rudal Balistik

Meski pembicaraan terus berlangsung, Iran menegaskan program rudal balistiknya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan akhir.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan kemampuan rudal merupakan elemen penting pertahanan nasional.

"Jika rudal yang kita miliki untuk pertahanan kita tidak ada, Israel dan AS akan menghancurkan Iran seperti halnya Gaza," kata Pezeshkian saat berkunjung ke Pakistan.

Ia menegaskan Iran tidak akan bernegosiasi mengenai kemampuan pertahanannya dalam kondisi apa pun.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menilai kesepakatan awal AS-Iran tidak mencakup isu rudal balistik dan menolak adanya standar ganda terkait kepemilikan senjata tersebut.

Peta Jalan 60 Hari

Mediator dari Pakistan dan Qatar menyatakan kedua pihak telah menyepakati peta jalan menuju kesepakatan final dalam waktu 60 hari.

Sebagai bagian dari proses negosiasi, Departemen Keuangan AS juga memberikan pelonggaran sementara sanksi terhadap Iran sehingga negara itu dapat memproduksi dan mengekspor minyak hingga pertengahan Agustus. Media pemerintah Iran bahkan melaporkan AS sepakat mencairkan dana Iran yang dibekukan senilai 12 miliar dollar AS.

Di sisi lain, Senat AS mengesahkan resolusi yang menyerukan diakhirinya perang dengan Iran, menunjukkan dukungan politik terhadap jalur diplomasi yang sedang berlangsung.

Sementara itu, upaya perdamaian juga terus berlangsung di Lebanon. Putaran kelima perundingan antara Lebanon dan Israel dimulai di Washington untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hizbullah yang selama ini menjadi salah satu pemicu ketegangan di kawasan Timur Tengah.