Menhut Raja Juli Disentil Titiek Soeharto soal Gelondongan Kayu di Tengah Banjir Sumatra

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, melontarkan kritik keras kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja terkait banjir besar di Sumatra. Titiek menyoroti gelondongan kayu berdiameter raksasa yang terbawa arus dan mempertanyakan pihak yang berani menebang pohon tua bernilai ekologis tinggi.

Titiek menyebut kayu berdiameter 1,5 meter membutuhkan ratusan tahun untuk tumbuh sehingga penebangannya dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang. Ia mempertanyakan siapa pelaku yang bisa dengan mudah menebang pohon sebesar itu, mengingat pohon memberi manfaat besar bagi kehidupan manusia.

"Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Manusia mana yang seenaknya bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah pohon itu?" ujarnya dalam rapat, Jumat (5/12/2025).

Kemarahan Titiek semakin memuncak setelah melihat adanya pengangkutan batang pohon saat bencana berlangsung. Ia menilai tindakan tersebut seperti mengejek masyarakat yang terdampak banjir dan menyebut perusahaan penebang kayu telah bersikap tidak etis.

"Ini sungguh menyakitkan. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini menghina rakyat Indonesia," tegasnya dalam forum tersebut.

Politikus Gerindra itu meminta Kementerian Kehutanan tidak berhenti hanya pada moratorium izin baru. Ia mendesak agar pemerintah menghentikan total izin pemanfaatan kayu besar agar penebangan tidak terus berlanjut dari waktu ke waktu.

Titiek juga menegaskan agar pemerintah tidak ragu menindak siapapun di balik perusahaan penebang pohon, termasuk jika berada di bawah kendali tokoh besar. Baginya, perlindungan lingkungan tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan kelompok tertentu.

"Jangan lagi ke depan, mau siapa pun di belakangnya. Kita ini mewakili rakyat Indonesia," tutupnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan dirinya siap dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra. Ia menilai evaluasi merupakan bagian dari kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

Raja Juli merespons desakan mundur yang ramai muncul di media sosial dengan menyebut kritik publik sebagai bentuk aspirasi. Ia menegaskan tidak menghapus komentar warganet dan menghargai semua masukan yang disampaikan.

"Kritik netizen kepada saya nggak pernah saya hapus. Itu aspirasi, kemarahan, bahkan harapan," kata Raja Juli ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan.

Raja menegaskan komitmennya untuk bekerja maksimal dalam menjalankan tugas kementerian. Ia kembali menekankan bahwa keputusan mengenai posisinya ada sepenuhnya di tangan Presiden.

"Tanggung jawab saya hanya bekerja sebaik mungkin. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden," ujarnya.