Yogyakarta Tekankan Kesetaraan dan Inklusivitas di Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025

YOGYAKARTA - Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 di Yogyakarta dimaknai sebagai momentum untuk mempertegas bahwa setiap warga berhak hadir, berkembang, dan dihargai tanpa batas. Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, yang mengajak seluruh masyarakat memperkuat komitmen menjadikan Yogyakarta sebagai ruang hidup yang inklusif, humanis, dan berkeadilan bagi semua.

Ajakan itu disampaikan Sri Paduka dalam acara puncak HDI 2025 DIY yang digelar Rabu (03/12) di Pendopo Wiyata Praja, Kompleks Kepatihan. Kegiatan kolaboratif yang melibatkan OPD, organisasi penyandang disabilitas, Kementerian Sosial, organisasi masyarakat sipil, dan mitra kerja Dinas Sosial DIY tersebut diikuti sekitar 400 peserta. Rangkaian acaranya meliputi jalan sehat kawan inklusi, flash mob, kampanye sosial di Titik Nol Kilometer, serta pameran karya dan pentas seni budaya difabel. Tahun ini, HDI mengusung tema ‘Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas’.

“Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini bukan seremonial tahunan, tetapi ruang penting untuk memperkuat kesadaran kolektif bahwa keberagaman kemampuan manusia adalah bagian dari martabat manusia itu sendiri. Kegiatan ini bukan sekadar aktivitas kesehatan, melainkan wujud kebersamaan yang menyatukan kita sebagai masyarakat yang saling menghormati,” tutur Sri Paduka.

Sri Paduka juga menyinggung falsafah Jawa, Hamemayu Hayuning Sesami, yang mengajarkan pentingnya menjaga dunia dengan menjaga sesama. “Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan semangat semuanya. Semoga pertemuan ini memperkuat untuk menjadikan Yogyakarta sebagai rumah yang semakin inklusif, humanis, dan berkeadilan bagi semua,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menambahkan bahwa pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas harus menjadi prioritas. “Ini mencakup semua layanan, baik itu layanan umum, kemudian layanan di bidang pemerintahan, dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut Ni Made, keberpihakan dalam proses pembangunan juga perlu diperkuat, termasuk pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan kebijakan. “Kemarin kami sudah berdiskusi, berkoordinasi dengan forum. Harapan besar kami, mereka sudah punya desain, yang bisa dimasukkan di siklus perencanaan dan kemudian kita monitor bersama bagaimana kemudian kolaborasinya dengan OPD di DIY. Semoga ke depan kolaborasi ini semakin kuat, kemudian DIY semakin inklusif khususnya untuk kaum disabilitas,” imbuhnya.

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, yang turut hadir, menekankan perlunya gotong royong dalam memperkuat pelayanan kesejahteraan sosial. Ia menegaskan bahwa seluruh program Dinas Sosial DIY harus berorientasi pada inklusivitas. Endang juga mencontohkan keberadaan Difabel Siaga Bencana (Difagana), yang menempatkan penyandang disabilitas bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek dalam penanganan kebencanaan. “Jadi tidak ada yang tertinggal. Kita bareng semua untuk bisa sejahtera bersama, bahagia bersama,” ucapnya.

Endang menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong penyandang disabilitas agar memiliki greget dalam memperjuangkan hak mereka. “Kita kan sudah punya Perda dari sisi regulasi, kita sudah punya forum untuk disabilitas juga. Ini bagaimana kita duduk bersama untuk memastikan hak-hak mereka bisa terpenuhi. Kepada masyarakat kami harapkan juga ada respons. Ada semangat, karena pemerintah tidak bisa sendiri. Jadi harus bersama masyarakat untuk bergerak bersama,” jelasnya.

Dari kalangan organisasi masyarakat sipil, Nuning Suryatiningsih dari Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) mengingatkan bahwa HDI harus dimaknai lebih dari sekadar perayaan. Menurutnya, seluruh pihak perlu memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti warga lainnya. “Kami hidup juga membutuhkan pekerjaan, kami juga butuh sekolah, kami butuh sehat. Oleh karena itu, semua sektor harus terbuka untuk penyandang disabilitas,” ujarnya.

Nuning juga menyoroti pentingnya komitmen nyata dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Ia berharap pemerintah maupun sektor swasta tidak berhenti pada lip service, tetapi sungguh-sungguh mempertimbangkan potensi dan kebutuhan penyandang disabilitas agar dapat bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak. “Kami berharap, semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, jangan berstigma lagi terhadap penyandang disabilitas. Keterlibatan dan partisipasi kami harus dimaknai secara penuh jangan hanya setengah-setengah, bahwa penyandang disabilitas itu mempunyai hak yang sama dengan yang lain, jadi betul-betul keterlibatan kami ada,” tegasnya.