Indonesia Segera Umumkan Isu Prioritas untuk Pencalonan Presiden Dewan HAM PBB

Jakarta - Pemerintah akan mengumumkan isu-isu prioritas yang akan diusung untuk pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026 dalam waktu dekat, kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

"Tim Kementerian Luar Negeri masih menggodok materi itu untuk pencalonan, tapi komitmen untuk pencalonan sudah disampaikan. Dan (Presiden Dewan HAM) memang punya mandat untuk menangani isu-isu global," kata juru bicara Kemlu Vahd Nabyl A. Mulachela di Jakarta, Rabu (26/11) malam.

Dia mengatakan tema besar masih disusun secara internal karena Indonesia ingin menyesuaikan dengan tantangan yang diperkirakan akan muncul pada periode tersebut.

Setelah narasi pencalonan ditetapkan, kata Vahd, Indonesia akan berupaya menggalang dukungan sesuai mekanisme pemilihan di PBB, seperti melakukan pendekatan diplomatik melalui berbagai forum di kawasan Asia-Pasifik, termasuk BRICS.

Pada Senin, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan harapannya pada dukungan Kamboja atas pencalonan Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy.

Pigai menyatakan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam mendorong isu-isu HAM di tingkat internasional.

Komitmen itu, kata dia, diwujudkan antara lain dengan forum tingkat tinggi HAM se-Asia Pasifik yang rencana akan diselenggarakan tahun depan.

Pencalonan Presiden Dewan HAM PBB diawali dengan rotasi antar-kelompok regional. Setiap tahun, satu dari lima kelompok regional di PBB mendapat giliran untuk mengajukan calon.

Kelompok Asia-Pasifik mendapat giliran untuk mengajukan kandidat presiden Dewan HAM PBB pada 2026, dan Indonesia berkomitmen untuk mencalonkan diri.

Setelah kelompok regional menyepakati satu nama, calon diajukan ke sidang Dewan HAM untuk dipilih oleh 47 negara anggota. Pemilihan berlangsung secara aklamasi bila hanya ada satu calon, atau melalui pemungutan suara jika calonnya lebih dari satu.