Indonesia Tolak Standar Ganda di Dewan HAM PBB

JAKARTA - Sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia akan terus memperjuangkan langkah-langkah konstruktif serta mencegah pendekatan selektif dan berstandar ganda dalam memajukan HAM di tingkat dunia.

Disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela, Indonesia senantiasa berkomitmen mendorong pendekatan yang inklusif dan promotif dalam menguatkan HAM secara global.

“Indonesia secara konsisten menolak politisasi HAM dan pendekatan yang bersifat selektif serta tidak berimbang, termasuk yang mencerminkan penerapan standar ganda,” kata Nabyl di Jakarta, Sabtu (11/4).

Nabyl menyampaikan bahwa standar ganda dengan selubung penegakan HAM seringkali tercermin pada berbagai resolusi terhadap negara tertentu (country-specific resolution).

Di samping itu, Indonesia mendorong supaya pemajuan HAM dilakukan dengan dialog yang saling menghormati, dengan tetap menghargai dan membantu upaya menguatkan HAM yang dijalankan masing-masing negara.

Jubir Kemlu RI menyampaikan bahwa Indonesia berupaya menjadi jembatan bagi penguatan kerja sama HAM global melalui dialog dan kerja sama yang tak terbatas dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, tetapi juga melalui kebijakan luar negeri RI yang berkelanjutan.

Indonesia akan terus mengembangkan berbagai dialog HAM bilateral dengan berbagai negara serta di tingkat kawasan, kata dia.

“Indonesia juga aktif menginisiasi dan mendorong dialog HAM ASEAN melalui AICHR,” kata Nabyl, menyoroti upaya RI menguatkan HAM di kawasan Asia Tenggara melalui Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR).

Ia pun menyampaikan bahwa pendekatan semacam itu mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama HAM yang inklusif secara lintas kawasan.

Adapun Indonesia telah memimpin pelaksanaan Sidang ke-61 Dewan HAM PBB pada 23 Februari – 31 Maret 2026, sehingga menjadikannya sidang pertama yang dipimpin Indonesia sejak badan tersebut dibentuk pada 2006.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua” sebagai komitmen untuk memastikan badan HAM yang inklusif, dapat menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif, serta memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM.