Pembatasan Medsos untuk Siswa Disorot DPRD DKI: Bukan Solusi, yang Penting Kontennya Dibersihkan

JAKARTA - Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta membatasi akses media sosial bagi para siswa mendapat respons kritis dari Anggota Komisi E DPRD DKI, Farah Savira. Ia menilai wacana tersebut tidak tepat karena media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Menurut Farah, media sosial saat ini merupakan ruang utama penyebaran informasi dan interaksi digital. Ia menilai pembatasan justru tidak akan menjawab persoalan utama terkait keamanan konten di ruang maya bagi pelajar.

"Memang serba salah karena penyebaran informasi lewat media sosial sudah sangat marak. Anak-anak semakin cerdas dalam menyikapi informasi yang mereka temukan," ujar Farah.

Farah menilai bahwa perkembangan teknologi berperan besar meningkatkan kecerdasan literasi digital generasi muda. Namun ia mengingatkan bahwa akses terhadap informasi di internet tetap membutuhkan kewaspadaan.

Kondisi tersebut diperparah oleh maraknya konten tidak valid yang beredar dan potensi paparan informasi berbahaya dari dark web. Karena itu, ia mendorong adanya perhatian yang lebih besar terhadap sumber informasi.

"Kita harus waspada," ungkap Farah.

Ia menegaskan bahwa fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada peningkatan keamanan dan kebersihan ekosistem digital. Larangan atau pembatasan platform bukanlah langkah strategis untuk jangka panjang.

Sebagai gantinya, Farah menekankan pentingnya penerapan teknologi penandaan konten bermasalah semisal kekerasan, radikalisme, atau informasi bias. Ia menyebut langkah tersebut dapat dilakukan melalui sistem flagging yang terintegrasi.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan bahwa mekanisme penyaringan konten perlu dilakukan secara maksimal. Baik melalui sistem kecerdasan buatan (AI) maupun metode manual cleansing, seluruh prosedur dinilai dapat memperkuat pengawasan.

Pengalaman profesional Farah yang pernah bekerja di bidang teknologi membuatnya yakin bahwa perlindungan konten bisa diterapkan tanpa menutup akses media sosial. Ia memandang langkah tersebut lebih realistis dan tidak mengurangi hak akses informasi generasi muda.

Untuk mewujudkan ruang digital yang aman, ia menilai diperlukan sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut sangat penting untuk menciptakan ruang maya yang edukatif dan produktif bagi pelajar.

Ia juga menyebut bahwa penguatan literasi digital harus terus digencarkan agar siswa mampu menyaring informasi secara lebih mandiri. Dengan cara tersebut, media sosial dapat terus dimanfaatkan secara positif tanpa risiko tinggi bagi pengguna muda.

Pengawasan konten dan sistem pengamanan digital menjadi langkah strategis yang menurutnya lebih efektif dibandingkan pembatasan platform. Farah menegaskan bahwa kebijakan harus didasarkan pada pengelolaan konten, bukan pengurangan akses.

"Karena saya pernah bekerja di bidang teknologi, saya tahu bahwa sebenarnya ada kebijakan untuk mem-flag konten radikal lewat AI maupun manual cleansing," tutur dia.

"Jadi, tanpa melarang media sosial sepenuhnya, isi kontennya yang harus dibersihkan oleh penyedia platform," pungkas Farah.

Dengan berbagai pandangan tersebut, Farah berharap Disdik dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif. Ia mendorong kebijakan yang tetap menjaga keamanan siswa tanpa mengurangi hak mereka dalam memperoleh informasi yang berkualitas.