Kalimantan Selatan Masih Langka BBM, Pengamat Sebut Ada Permainan Mafia Migas

BANJARMASIN - Pengamat Kebijakan Publik asal Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr. Ir. Subhan Syarief MT mengatakan pemerintah harus segera mereformasi tata kelola distribusi untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kalsel).

”Pembenahan distribusi harus dilakukan segera agar persoalan kelangkaan BBM ini bisa teratasi secara menyeluruh," kata dia di Banjarmasin, Kamis (20/11).

Subhan mendorong pembentukan Satgas Pengawasan Energi Daerah berbasis multi lembaga.

Menurutnya, yang dibutuhkan adalah reformasi tata kelola, peningkatan dan perkuatan digitalisasi distribusi berbasis QR Code, pengembangan model tracking, dashboard stok publik, audit digital terhadap depo dan SPBU.

"Semua langkah ini diperlukan pembentukan Satgas berbasis multi lembaga seperti Polda, Kejaksaan, ESDM, BPH Migas, dan juga melibatkan publik yang independen," jelas peraih gelar Doktor Hukum Konstruksi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang ini.

Subhan pun menilai kelangkaan BBM di sejumlah daerah saat ini disebabkan permainan mafia migas.

Menurutnya, fenomena ini bukan semata soal keterlambatan suplai atau peningkatan konsumsi.

Jika ditinjau dari perspektif tata kelola migas, kata dia, pola kelangkaan yang terjadi serentak disertai antrean panjang dan disparitas stok antar wilayah mengindikasikan adanya market disruption anomaly.

"Situasi ketika distribusi tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara, tetapi terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu,” ungkapnya.

Peneliti Batang Banyu Institute ini mengungkapkan ruang bagi para mafia migas untuk bermain dan melakukan penyimpangan masih sangat terbuka lebar terutama dalam fase distribusi.

Di fase tersebut, para mafia memiliki kendali atas kepemilikan armada tanker, depo, hingga SPBU dan sistem kuota.

Pola penyimpangan seperti penimbunan, switching, dan pengalihan alokasi bukan terjadi secara insidental, melainkan menunjukkan karakter coordinated supply manipulation.

"Di sinilah mafia migas bekerja bukan sebagai pelaku ilegal di pinggir sistem, tetapi sebagai aktor ekonomi yang memanfaatkan celah tata kelola dan regulasi,” beber Subhan.

Dia menduga adanya kasus kelangkaan BBM di sejumlah daerah merupakan serangan balik dari para mafia migas ke pemerintah.

Terlebih pemerintah sudah menyentuh kepentingan besar seperti menetapkan pemain besar seperti Riza Chalid sebagai tersangka dan Daftar Pencarian Orang (DPO).