Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

KUHAP dan KUHP Baru Berlaku Mulai 2 Januari

18 Rabu, 19 Nov 2025, 03:06 WIB | Oleh: Tim Penulis
KUHAP dan KUHP Baru  Berlaku Mulai 2 Januari KUHAP dan KUHP Baru  Berlaku Mulai 2 Januari Doc: Antara
Ket. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjawab pertanyaan kepada awak media terkait RUU KUHAP di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru setelah disetujui oleh DPR RI pada Selasa (18/11) akan berlaku mulai 2 Januari 2025, bersamaan dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

“Dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formilnya itu dua-duanya sudah siap,” kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, KUHAP yang baru secara umum akan langsung berlaku dan tinggal menunggu pengundangannya saja. Dia mengatakan bahwa bakal ada peraturan pemerintah (PP) turunan dari KUHAP yang akan dibentuk dalam waktu dekat.

Di sisi lain, dia meminta agar masyarakat tak mempercayai hoaks-hoaks yang beredar terkait KUHAP ini. Hal itu, kata dia, sudah diklarifikasi oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman selaku penyusun KUHAP tersebut.

Dia mengatakan bahwa penyusunan KUHAP sudah melibatkan berbagai kalangan dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Namun, dia tak menampik bahwa ada pihak yang setuju maupun tidak setuju terhadap KUHAP tersebut.

“Secara umum bahwa KUHAP kali ini, yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restorative justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan,” katanya.

Menurut dia, ketiga hal itu penting untuk menghilangkan kesewenang-wenangan yang mungkin dulu pernah terjadi. “Itu sangat baik buat masyarakat, termasuk perlindungan bagi kaum disabilitas,” katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-18 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Menkum juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah setuju agar RUU KUHAP disahkan menjadi undang-undang (UU).

Supratman menilai RUU KUHAP memuat sejumlah pembaharuan mendasar yang disusun untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana dengan perkembangan zaman.

Dia menjelaskan mulanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah menjadi tonggak kemandirian hukum bangsa Indonesia, menggantikan HIR (Herziene Indlandsch Reglement) warisan kolonial, serta menegaskan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun setelah lebih dari empat dekade, menurut dia, perubahan ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi, dan dinamika sosial masyarakat telah membawa tantangan baru. Oleh karena itu, pembaharuan KUHAP diperlukan agar hukum acara pidana menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan. Ant/S-2

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Nasional
ITS dan UNAIR Kembangkan Ro...

Penyanyi Tori Kelly Umumkan Tur Dunia 2027

59 menit yang lalu | Ilham Sudrajat

Rona
Penyanyi Tori Kelly Umumkan...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Giliran Singapura Resmi Jadi Ketua Asean 2027, Gantikan Filipina

Giliran Singapura Resmi Jadi Ketua Asean 2027, Gantikan Filipina

18 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +