Program Sekolah Rakyat di Mataram NTM Kesulitan Cari Lahan

Mataram Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat terkendala dalam melaksanakan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena terkendala lahan.

Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Mataram, Minggu, mengatakan, kondisi itu terjadi karena Kota Mataram tidak memiliki lahan sesuai persyaratan, yakni memiliki luas sekitar 6-10 hektare dalam satu kawasan.

"Mataram tidak punya lahan 6-10 hektare yang menjadi syarat utama pembangunan Sekolah Rakyat," katanya.

Ia menyebut pembangunan Sekolah Rakyat bukan program wajib bagi pemerintah daerah. Tapi jika suatu daerah memenuhi semua persyaratan, maka daerah tersebut berkewajiban melaksanakannya.

"Daerah yang memenuhi syarat akan dilakukan uji kelayakan. Sementara uji kelayakan untuk Mataram belum bisa," katanya.

Namun demikian, lanjut Samsul, ketika ada pertemuan dengan Kementerian Sosial di tingkat Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram menyusulkan pola berbeda.

Pola yang dimaksudkan antara lain menggunakan lahan dengan menggabungkan sekolah yang sudah ada, namun ternyata hal itu belum bisa juga karena Sekolah Rakyat harus dibangun di lahan baru.

Selain itu, karena keterbatasan lahan pemerintah kota juga mengusulkan agar lokasi sekolah dan asrama dipisah. Tapi usulan tersebut juga ditolak, sebab konsep Sekolah Rakyat mensyaratkan fasilitas pendidikan dan asrama berada dalam satu kawasan.

"Alasannya, karena Sekolah Rakyat harus menyiapkan berbagai fasilitas selain ruang kelas juga asrama, ruang olah raga, ruang praktik dan lainnya dalam satu kawasan," katanya.

Sementara opsi lain yang ditawarkan, lanjutnya, kemungkinan memanfaatkan bangunan yang sudah ada, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemkab Lombok Timur yang menggunakan gedung bekas sekolah perawat.

"Akan tetapi syarat luas lahan tetap tidak bisa dipenuhi Kota Mataram, sebab rata-rata fasilitas yang ada di Mataram paling luas sekitar satu hektare," katanya.

Dengan kondisi itu, katanya, jika pemerintah kota harus melaksanakan program Sekolah Rakyat, maka salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan Sekolah Rakyat Kementerian Sosial yang berada di Paramita, Lombok Barat.

Bangunan tersebut milik Kementerian Sosial dan saat ini hanya mampu menampung sekitar 50 siswa, sementara Lombok Barat sendiri sudah memiliki Sekolah Rakyat di wilayah Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat.

Dari data yang dihimpun, menurut dia, minat anak-anak di Kota Mataram untuk masuk Sekolah Rakyat cukup besar. Apalagi seluruh fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat semua ditanggung pemerintah secara gratis.

Data calon siswa di Sekolah Rakyat sudah dikumpulkan berdasarkan kategori Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga desil 4, dan jumlahnya mencapai ratusan orang.

"Kalau di data anak sekolah di desil 1-4, pasti ada yang mau dan jumlahnya bisa ratusan," katanya.