Efisiensi Rendah, Manajemen Rantai Pasok Jadi PR Besar Daya Saing Indonesia

Biaya logistik yang saat ini masih tinggi harus diatasi secepatnya agar ekonomi Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. 

JAKARTA – Rendahnya efisiensi manajemen rantai pasok di Indonesia menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan daya saing nasional. Biaya logistik yang masih tinggi, infrastruktur pendukung yang belum merata, serta koordinasi antarlembaga yang lemah menyebabkan distribusi barang tidak optimal.

Kondisi ini membuat produk Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Vietnam yang memiliki sistem logistik lebih efisien. Untuk memperbaiki situasi tersebut, dibutuhkan integrasi sistem rantai pasok berbasis teknologi, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta reformasi regulasi yang mendukung arus barang dan informasi secara cepat dan transparan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti menegaskan RI memang sulit bersaing dengan sejumlah negara seperti Singapura dan Vietnam. Salah satunya karena daya saing logistik.

Faktor logistik inilah yang menjadi penyebab Incremental Capital Output Ratio (ICOR) RI masih tinggi di angka 6,33, jauh di bawah Singapura yang sangat efisien di angka 3-4,lalu Vietnam di angka 4,6. "Biaya logistik tinggi ini harus diatasi cepat agar kita bisa bersaing," tegas Esther di Jakarta, Rabu (12/11).

Seperti diketahui, biaya logistik RI memang tinggi meskipun sudah turun dari sekitar 23 persen menjadi 12-13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) beberapa waktu lalu. Pada 2023, biaya logistik mencapai 14,29 persen dari PDB. Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik menjadi sekitar 12 persen dari PDB pada 2029, melalui reformasi, digitalisasi, dan penguatan infrastruktur.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam memperkuat ekosistem logistik nasional yang efisien, tangguh, dan berdaya saing. Menurut Wamendag, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk mewujudkan sistem logistik yang terintegrasi dan mendukung kelancaran arus perdagangan nasional maupun internasional.

“Logistik bukan sekadar sektor pendukung, tetapi menjadi tulang punggung perdagangan nasional,” jelas Wamendag saat membuka pameran dan konferensi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di Tangerang, Banten, Rabu (12/11).

Roro menambahkan pemerintah berkomitmen mengawal reformasi logistik nasional. Tidak hanya itu, Kemendag akan terus memperkuat konektivitas perdagangan antarwilayah, efisiensi distribusi, serta daya saing logistik nasional.

Dirinya menambahkan, saat ini, pemerintah terus memperkuat konektivitas multimoda yang menghubungkan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Hal tersebut ditunjukkan melalui upaya modernisasi pelabuhan, bandara, pelabuhan daratan (dry port), dan depo kontainer yang dilakukan bersamaan dengan digitalisasi sistem logistik seperti e-manifest, e-invoice, e-tracking, dan e-payment.

Tak hanya itu, melalui penerapan Indonesia National Single Window (INSW) yang terintegrasi dengan 18 kementerian dan lembaga, proses ekspor-impor kini menjadi lebih efisien dan transparan.

Transformasi Logistik

Pada kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya transformasi logistik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Menko AHY menambahkan konektivitas dan efisiensi logistik akan menjadi fondasi bagi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) Muhammad Akbar Djohan menegaskan pihaknya berkomitmen memperkuat ekosistem rantai pasok nasional melalui kolaborasi yang solid. Menurutnya, manajemen rantai pasok yang terintegrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.