Ekonom Ingatkan: Bulog Hadapi Tantangan Salurkan 1,5 Juta Ton Beras Jelang Akhir 2025

JAKARTA – Penyaluran beras Bulog memegang peran vital dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional. Melalui distribusi yang tepat sasaran, Bulog membantu menekan gejolak harga di pasar sekaligus memastikan masyarakat berpendapatan rendah tetap memiliki akses terhadap bahan pokok.

Selain itu, penyaluran beras juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi pangan, melindungi petani dari kejatuhan harga gabah, serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika ekonomi dan cuaca yang tidak menentu.

Ekonom Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Khudori menilai Bulog harus mempercepat penyaluran beras setidaknya 1,5 juta–2 juta ton hingga akhir 2025, guna menghindari risiko penurunan mutu sekaligus menekan biaya penyimpanan.

Data per 4 November 2025 menunjukkan stok beras Bulog mencapai 3,91 juta ton, terdiri atas 3,75 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 164 ribu ton beras komersial. Dari jumlah tersebut, 3,13 juta ton atau 79,39 persen berusia lebih dari empat bulan, sehingga berpotensi mengalami susut volume maupun penurunan kualitas.

“Di satu sisi bisa saja stok besar ini dianggap sebagai prestasi luar biasa sekaligus jadi instrumen penting buat jaga-jaga. Agar tidak ada pihak yang coba main-main, misalnya menahan stok. Di sisi lain, stok 3,9 juta ton juga bisa dianggap 'bom waktu' yang bisa meledak tiap saat,” ujar Khudori dalam pernyataan di Jakarta, Senin (10/11).

Ia menambahkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 4 November 2025 baru menyalurkan 577 ribu ton atau 38,49 persen dari target 1,5 juta ton.

Jika tren penyaluran tidak berubah, lanjut dia, hingga akhir tahun diperkirakan hanya 57,82 persen target yang tercapai. Ditambah bantuan pangan Oktober–November sebesar 366 ribu ton, stok akhir tahun diperkirakan masih berada di level 3,292 juta ton.

Khudori menekankan perlunya Bulog mempercepat penyaluran melalui berbagai gerai yang diatur dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, mulai dari SPHP, bantuan pangan, tanggap darurat bencana, hingga program Makan Bergizi Gratis.

Ia menilai opsi ekspor atau peminjaman stok ke negara lain juga perlu dipertimbangkan.

Menurut Khudori, apabila stok beras tidak segera dikurangi hingga akhir tahun maka penyerapan gabah di awal tahun depan akan menghadapi kendala.

Bulog diperkirakan kesulitan menyalurkan beras baru karena stok lama masih menumpuk. Penyerapan gabah dalam jumlah besar juga berpotensi menimbulkan masalah lain, seperti kebutuhan menyewa gudang tambahan, meningkatnya biaya pengelolaan, serta risiko beras turun mutu dan rusak yang semakin besar.

“Semakin cepat semakin baik. Intinya, stok beras jumbo di Gudang Bulog harus dikurangi. Tinggal sekitar 1,5 juta ton atau maksimal 2 juta ton,” kata Khudori.