Harga Beras di Enam Kabupaten di Jatim Bergejolak, Bapanas Turunkan Satgas

JAKARTA — Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras terus memperkuat pengawasan di lapangan guna memastikan harga beras di seluruh daerah tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, yang menugaskan tim khusus untuk mengawal langsung pergerakan harga beras di berbagai daerah sesuai dengan HET.

Hasil pemantauan di Jawa Timur menunjukkan kondisi harga beras masih terkendali. Terdapat enam kabupaten yang mengalami fluktuasi, namun seluruhnya masih berada di bawah HET. Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Polda Jawa Timur, Kabupaten Kediri menjadi salah satu titik fokus pengawasan, mengingat perannya sebagai sentra produksi padi dan pusat distribusi beras untuk wilayah sekitarnya.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, yang turun langsung memimpin pemantauan bersama jajaran Satgas Pangan Polda Jatim, Perum Bulog dan Dinas terkait menegaskan bahwa pemerintah memastikan setiap produsen dan pedagang menjalankan tata niaga beras sesuai ketentuan.

“Kami memastikan produsen di Kediri memproduksi dan menyalurkan beras dengan baik serta menjual ke pasar sesuai HET. Harga di tingkat produsen sudah berada di kisaran Rp14.500 per kilogram untuk beras premium,” ujar Andriko saat kunjungan lapangan di Kediri (4/11)

Ia menambahkan, pemerintah akan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang masih menjual di atas HET.

“Tidak boleh ada pedagang menaikkan harga seenaknya. Kalau di tingkat produsen sudah Rp14.500, maka pengecer tidak boleh menjual lebih dari Rp14.900. Kalau masih melanggar, kami beri surat peringatan. Bila dalam dua minggu tetap bandel, akan dilakukan penindakan, izinnya bisa dicabut,” tegasnya.

“Kita saat ini dalam kondisi surplus beras. Pemerintah sudah menghitung HET dengan cermat, memperhitungkan margin wajar bagi produsen, pedagang, dan biaya distribusi di setiap zona. Tidak ada alasan harga melebihi HET karena semua sudah diperhitungkan dengan baik,” tambah Andriko.

Sementara itu, stok beras nasional juga dalam kondisi aman, dengan surplus sekitar 4 juta ton. Penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Oktober–November 2025 juga tengah didistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus digulirkan sepanjang tahun sebagai instrumen utama menjaga kestabilan harga dan pasokan di seluruh Indonesia. 

Ia menjelaskan, di tingkat hulu pemerintah telah menurunkan beban biaya produksi petani melalui subsidi pupuk hingga 20 persen. Dengan demikian, margin keuntungan petani meningkat dan tidak ada alasan harga beras naik di luar batas kewajaran.

Pemantauan Terpadu

Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, di lain kesempatan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga beras dan memastikan harga di pasar tetap sesuai HET.

“Kita kan tujuannya menurunkan harga, kan? Sudah turun. Kita lihat. Operasi pasar, alhamdulillah berhasil, karena tadi kata BPS, harga turun dan bahkan beras deflasi. Tujuan kita adalah menurunkan harga supaya masyarakat bahagia,” ungkap Amran dalam keterangan pers di BB Mektan, Serpong, Senin (3/11). 

“Tetapi tidak boleh puas sampai di sini. Setiap saat tim ini bekerja, setiap saat di seluruh Indonesia untuk mengawal harga. Kami turunkan tim ke daerah-daerah, kalau masih ada yang tidak mengikuti aturan dan regulasi, kami pastikan akan ada penindakan,” tegas Amran.

Langkah pemantauan terpadu ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan beras di seluruh wilayah. Dengan stok yang aman, distribusi lancar, serta data lapangan yang terintegrasi, Bapanas memastikan beras tetap terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memberikan keuntungan yang wajar bagi petani dan pelaku usaha.