Senator AS Desak Trump Tindak Tegas RSF Setelah Kuasai Darfur: Tuding Lakukan Genosida di Sudan

JAKARTA – Sejumlah senator Amerika Serikat dari Partai Republik dan Demokrat menyerukan agar pemerintahan Presiden Donald Trump mengambil langkah tegas terhadap Pasukan Dukungan Cepat (RSF) setelah kelompok paramiliter itu merebut wilayah baru di Sudan dan dilaporkan menyerang warga sipil. Mereka menilai tindakan RSF telah melanggar kemanusiaan dan berpotensi dikategorikan sebagai genosida.

Senator Republik Jim Risch dari Idaho, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mendesak pemerintah AS untuk secara resmi menetapkan RSF sebagai organisasi teroris asing (FTO). Ia menilai kekerasan yang dilakukan RSF di wilayah El-Fasher, Darfur, bukan kejadian acak, melainkan hasil dari rencana sistematis yang telah disusun kelompok tersebut.

“Kengerian di El-Fasher, Darfur, bukanlah kebetulan — itu memang rencana RSF sejak awal. RSF telah menebar teror dan melakukan kekejaman yang tak terkatakan, termasuk genosida, terhadap rakyat Sudan,” ujar Jim Risch melalui akun X miliknya pada Selasa.

Sementara itu, Senator Demokrat Jeanne Shaheen dari New Hampshire turut menyuarakan pandangan serupa dengan koleganya dari Partai Republik. Ia menyebut kemungkinan besar akan mendukung langkah penunjukan RSF sebagai organisasi teroris, meski masih ingin mempelajari lebih dalam dampaknya terhadap kebijakan luar negeri AS di kawasan Afrika.

“Sejujurnya, saya mungkin akan mendukung langkah tersebut, tetapi saya perlu mengkaji isu ini lebih lanjut,” kata Shaheen kepada para wartawan di Washington.

Shaheen juga mengkritik keras Uni Emirat Arab (UEA) yang dituduh memberikan bantuan militer kepada RSF, tuduhan yang telah dibantah oleh pihak UEA. Ia menilai tindakan tersebut memperburuk situasi di Sudan dan memperpanjang penderitaan warga sipil di tengah konflik yang berkepanjangan.

“UEA telah menjadi pemain yang tidak bertanggung jawab yang berkontribusi pada salah satu krisis kemanusiaan terburuk di planet ini saat ini,” tegas Shaheen.

Menanggapi hal itu, Departemen Komunikasi Strategis UEA menyampaikan pernyataan resmi melalui email bahwa pihaknya konsisten mendukung upaya gencatan senjata dan perlindungan warga sipil di Sudan. UEA menolak tegas tuduhan bahwa mereka memberikan bantuan militer kepada salah satu pihak yang berkonflik dalam perang tersebut.

“UEA secara konsisten mendukung upaya untuk mencapai gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan memastikan akuntabilitas atas pelanggaran. Kami menolak klaim bahwa telah memberikan bentuk dukungan apa pun kepada salah satu pihak yang bertikai,” tulis pernyataan resmi tersebut.

Pernyataan itu diperkuat oleh laporan Panel Ahli PBB yang menyebut tidak ada bukti kuat mengenai keterlibatan UEA dalam memberikan dukungan kepada RSF ataupun campur tangan langsung dalam konflik di Sudan. Temuan ini sekaligus meredakan sebagian tuduhan yang diarahkan kepada Abu Dhabi dalam beberapa bulan terakhir.

Konflik di Sudan sendiri pecah pada April 2023 akibat perebutan kekuasaan antara militer Sudan dan RSF. Pertikaian ini memicu kekerasan etnis yang meluas, menciptakan krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dan menyebabkan puluhan ribu korban jiwa serta lebih dari 13 juta orang mengungsi dari rumah mereka.

Hingga kini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana penetapan RSF sebagai organisasi teroris asing. Langkah tersebut masih dalam tahap pembahasan internal di kalangan pejabat tinggi Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri AS.

Sebelumnya, pada Januari lalu, pemerintahan Presiden Joe Biden telah menetapkan bahwa anggota RSF dan milisi sekutunya melakukan genosida terhadap rakyat Sudan. Pemerintah AS kemudian menjatuhkan sanksi kepada pemimpin RSF, Mohamed Hamdan Dagalo atau yang dikenal sebagai Hemedti, karena dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.

Meski demikian, RSF membantah keras telah melakukan serangan terhadap warga sipil dan menuduh tentara Sudan sebagai pihak yang memprovokasi konflik di Darfur. Namun laporan dari kelompok bantuan, aktivis, dan citra satelit menunjukkan adanya pelanggaran berat setelah RSF berhasil merebut kota El-Fasher, benteng terakhir militer Sudan di wilayah barat Darfur.

Menurut laporan saksi mata dan lembaga kemanusiaan, pasukan RSF dilaporkan memukuli serta menembak warga yang mencoba melarikan diri dari kota tersebut setelah pengepungan selama 18 bulan. Sejumlah video media sosial yang belum diverifikasi juga memperlihatkan kekerasan brutal di jalan-jalan kota yang kini dikuasai RSF.

Kemenangan RSF di El-Fasher semakin memperkuat kendali mereka atas wilayah Darfur dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pembalasan bermotif etnis terhadap kelompok Zaghawa, yang banyak berafiliasi dengan militer Sudan. Situasi ini membuat komunitas internasional menuntut langkah cepat dari Washington untuk mencegah tragedi kemanusiaan yang lebih besar.