Pemerintah Anggarkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru

Diharapkan program cetak sawah dapat mewujudkan swasembada pangan dan membuka lapangan kerja baru di daerah.

Jakarta – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 10 triliun rupiah untuk program pencetakan 400 ribu hektare sawah baru pada 2026 guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas pasokan beras.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut program tersebut akan tersebar di beberapa daerah Indonesia, termasuk lahan yang akan menjadi lokasi food estate.

"Di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Anggarannya kurang lebih Rp10 triliun," kata Amran di Jakarta, Selasa (21/10).

Seperti dikutip dari Antara, tahun ini, pemerintah telah menetapkan luasan cetak sawah sebesar 225 ribu hektar. Program ini akan dilanjutkan dengan cetak sawah selanjutnya untuk mewujudkan swasembada pangan.

Pemerintah akan mempercepat pembangunan sawah baru di daerah-daerah yang selama ini mengalami lonjakan harga akibat keterbatasan produksi dan tingginya biaya logistik.

Presiden Prabowo Subianto adalah mendorong swasembada pangan di seluruh pulau, tidak hanya beras, tetapi juga minyak goreng, protein, dan komoditas lainnya, sehingga wilayah tersebut menjadi mandiri dan tidak terbebani biaya angkut.

Pada Senin (29/9), Prabowo mengatakan akan memperluas program cetak sawah baru mencapai 480 ribu hektare. Saat ini, cetak sawah yang telah berhasil mencapai 280 ribu hektare yang berdampak pada peningkatan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah.

Berdasarkan catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan peningkatan produksi beras total sebesar 14,49 persen pada Januari-Juli 2025, yakni mencapai 21,76 juta ton, dengan rekor tertinggi 13,95 juta ton pada Januari-April 2025.

Alih Fungsi

Di sisi lain, produksi beras yang tinggi tersebut membuat Bulog kekurangan gudang penyimpanan. Oleh karenanya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 5 triliun rupiah agar Bulog dapat membangun 100 gudang baru.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap produksi beras nasional dapat meningkat secara signifikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, sehingga Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan tanpa bergantung pada impor.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sekitar 100 ribu hektare lahan sawah di Indonesia hilang setiap tahun akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, atau peruntukan lain.

"Hampir 100.000 hektare sawah kita tiap tahun hilang. Hilang karena diubah peruntukannya. Dibeli, dijadikan real estate, dijadikan pabrik," kata Prabowo

Untuk mengatasi hal tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah mulai mencetak sawah baru seluas 225 ribu hektare dan menargetkan total perluasan mencapai 480 ribu hektare pada akhir tahun depan.

"Sawah lama pun kita intensifikasi dengan pompanisasi hingga produksi kita bisa tadi melonjak luar biasa. Pupuk lancar, benih lancar, air lancar dengan intervensi kita," katanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa produksi beras nasional dari Januari hingga Oktober 2025 tercatat mencapai lebih dari 31 juta ton, menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Sementara itu, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton pada Juni 2025, juga menjadi rekor tertinggi.

Pemerintah juga menaikkan harga pembelian gabah menjadi 6.500 rupiah per kilogram dan menindak tegas pelaku usaha yang mempermainkan harga beras subsidi. Untuk memperlancar penyaluran pupuk, sebanyak 145 regulasi yang dinilai menghambat distribusi telah dihapus.

Selain itu, Prabowo menyebut pemerintah tengah menyiapkan pembangunan 100 gudang baru untuk memperkuat kapasitas penyimpanan Bulog dan menjaga ketersediaan stok pangan nasional.