Harga Beras di Ujung Negeri Melonjak, Pemerintah Siapkan Subsidi Angkutan!

JAKARTA – Subsidi angkutan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga beras, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Tantangan utama di kawasan ini bukan hanya ketersediaan stok, tetapi juga tingginya biaya distribusi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan infrastruktur transportasi.

Tanpa intervensi pemerintah melalui subsidi angkutan, harga beras di wilayah 3T bisa melonjak jauh di atas harga pasar nasional, menekan daya beli masyarakat, dan berpotensi memicu inflasi lokal.

Dengan adanya subsidi, beban biaya logistik dapat dikurangi, sehingga harga jual ke konsumen tetap terjangkau tanpa mengorbankan pendapatan petani maupun pedagang.

Lebih jauh, kebijakan ini bukan sekadar langkah jangka pendek untuk menekan harga pangan, tapi juga bagian dari strategi pemerataan ekonomi.

Ketika harga kebutuhan pokok seperti beras bisa distabilkan, maka ketahanan pangan nasional menjadi lebih kokoh, dan kesenjangan antarwilayah dapat diperkecil.

Subsidi angkutan merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap daerah yang selama ini menghadapi hambatan struktural dalam rantai pasok.

Namun, agar efektif, pelaksanaannya perlu disertai pengawasan distribusi, transparansi data, serta sinergi dengan program peningkatan produksi lokal.

Dengan begitu, subsidi tidak hanya menahan harga, tetapi juga menggerakkan ekonomi di wilayah 3T secara berkelanjutan.

Pemerintah mempertimbangkan pemberian subsidi angkutan sebagai upaya untuk menekan harga beras, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta zona 3, yang mencakup Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam jumpa pers usai rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Senin (20/10), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa selain kebijakan nasional yang berlaku umum, pemerintah juga melakukan penanganan spesifik di daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga pangan.

Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah subsidi logistik untuk menekan biaya angkut.

"Masalah diselesaikan sesuai dengan wilayah, sesuai dengan tempat, dan apa kesulitannya. Apakah diperlukan subsidi kah, subsidi angkutan kah, angkutan khusus kah, dan seterusnya," kata Sudaryono.

Ia menekankan pentingnya menghadirkan keadilan pangan di seluruh zona, agar masyarakat di wilayah timur Indonesia mendapatkan akses harga beras yang setara dengan wilayah lain.

"Kami berharap semua harga pangan terkendali tidak hanya di zona 1 dan zona 2, tapi juga di zona 3, di tempat-tempat yang sulit," ujarnya.