Kawasan Kumuh Jember Kidul Dapat Bantuan Sanitasi dari Kementerian PKP

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun sanitasi di kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Jember Kidul, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Program itu menjadi bagian dari langkah nyata pemerintah dalam memperbaiki lingkungan hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih sehat dan layak," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Minggu.

Menteri yang akrab disapa Ara didampingi Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati meninjau lokasi rencana pembangunan sanitasi rumah di kawasan kumuh Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Sabtu (18/10) malam.

"Program itu dibiayai oleh uang rakyat, jadi rakyat harus mengetahui dengan jelas berapa anggarannya, apa bentuk bantuannya, berapa banyak bantuannya," tuturnya.

Ia meminta warga di sekitar kawasan kumuh tersebut untuk bantu mengawasi program pembangunan sanitasi, kemudian ikut terlibat dan melaporkan apabila ada hal yang tidak sesuai seperti kualitasnya tidak bagus.

Sementara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa IV Mustofa Oftan mengatakan program itu merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dengan usulan penanganan hasil verifikasi 48 unit.

Anggaran yang tersedia Rp632 juta untuk 27 unit sanitasi (WC/septitank) di rumah yang ada di kawasan tersebut. Sedangkan total anggaran yang dibutuhkan Rp957 unit untuk penanganan 48 unit.

"Proyek itu dilaksanakan secara swakelola, jadi nanti kami juga mengundang para warga untuk bekerja untuk bantu pekerjaan dan dibayar upahnya. Pekerjaan akan dimulai pada 27 Oktober 2025 dan selesai pada akhir Desember 2025," katanya.

Berdasarkan hasil verifikasi tahun 2025, lanjut dia, luas kawasan kumuh di Jember Kidul tercatat mencapai 32,74 hektare, dengan 11,17 hektare di antaranya telah terverifikasi untuk penanganan.

Kawasan itu dikenal dengan sebutan "Jeki" (Jember Kidul) dan menjadi fokus utama perbaikan sanitasi rumah karena masih terdapat 133 unit rumah yang belum memiliki sistem pengelolaan sanitasi memadai.

"Dari jumlah tersebut, titik tertinggi berada di RT 001, RW 005, dengan 28 unit rumah yang belum memiliki fasilitas dasar sanitasi," ujarnya.

Mustofa mengatakan bahwa melalui program itu, pemerintah berencana membangun fasilitas sanitasi yang layak dengan kegiatan meliputi pembuatan bilik mandi, pemasangan kloset leher angsa, dan pembuatan tangki septik baik komunal maupun individu.