Gubernur Pramono Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Emisi PLTU Suralaya

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai persoalan polusi udara di Ibu Kota tidak semata-mata disebabkan oleh kendaraan bermotor dan sektor transportasi. Menurutnya, aktivitas industri di kawasan penyangga Jakarta, termasuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, juga perlu mendapat perhatian serius dalam upaya menekan emisi.

Pramono menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026). Ia menyoroti keberadaan PLTU di kawasan Suralaya, Cilegon, Banten, sebagai salah satu sumber emisi yang dinilai turut memberikan pengaruh terhadap kualitas udara di Jakarta.

Menurut Pramono, karakteristik persoalan polusi udara Jakarta semakin kompleks karena sumber emisi dapat berasal dari wilayah di luar batas administratif Ibu Kota. Karena itu, kebijakan pengendalian emisi tidak cukup hanya berfokus pada kendaraan dan aktivitas transportasi yang berlangsung di dalam Jakarta.

"Problem-nya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di selingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan," kata Pramono setelah dirinya mengikuti rangkaian kegiatan IITS 2026 di Jakarta Selatan.

Ia menjelaskan, kawasan industri yang berada di sekitar Jakarta masih memiliki sejumlah fasilitas yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov DKI dalam mengejar target pengurangan emisi dan memperbaiki kualitas udara perkotaan.

Pramono menilai upaya mengurangi emisi dari sektor transportasi tetap penting, tetapi langkah tersebut tidak akan maksimal apabila sumber pencemar dari kawasan suburban tidak turut dikendalikan. Menurutnya, penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di wilayah sekitar Jakarta menjadi salah satu persoalan yang perlu dibahas secara lintas wilayah.

"Jadi, apa pun yang dilakukan pemerintah di dalam Jakarta dengan membuat mobil listrik, transportasinya diperbaiki, orang yang dulu naik transportasi pribadi ke transportasi umum, menurut saya belum sepenuhnya akan menyelesaikan kalau di suburban area atau daerah yang melingkupi Jakarta ini masih diizinkan untuk industrinya menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara," ujarnya. 

Pemprov DKI selama ini terus mendorong berbagai kebijakan untuk mengurangi emisi sektor transportasi, termasuk memperluas penggunaan kendaraan listrik dan meningkatkan kualitas angkutan umum. Namun, menurut Pramono, langkah tersebut harus dibarengi kebijakan pengendalian emisi dari kawasan aglomerasi agar hasilnya lebih signifikan.

Pramono berharap persoalan emisi yang berasal dari wilayah sekitar Jakarta tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Ia mendorong pemerintah pusat ikut mengambil peran karena aktivitas industri dan pembangkit listrik di kawasan penyangga memiliki dampak yang dapat melampaui batas wilayah administratif.

"Jadi, dengan demikian, saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa ada juga koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama," kata Pramono.

Menurutnya, koordinasi antarpemerintah diperlukan agar kebijakan pengendalian polusi dapat diterapkan secara lebih menyeluruh.

Ia menilai Jakarta dan kawasan sekitarnya memiliki keterhubungan yang kuat dalam persoalan lingkungan, ekonomi, mobilitas, hingga aktivitas industri. Oleh sebab itu, penanganan kualitas udara membutuhkan pendekatan kawasan aglomerasi dan tidak dapat dilakukan secara terpisah berdasarkan batas administrasi.

Meski menyoroti sumber emisi dari kawasan industri, Pramono tetap menegaskan pentingnya transformasi transportasi di Jakarta. Peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum serta penggunaan kendaraan listrik tetap menjadi bagian penting dalam strategi menekan emisi perkotaan.

Menurutnya, berbagai program tersebut perlu diteruskan bersamaan dengan pengendalian sumber emisi lainnya yang berada di sekitar Jakarta. Dengan pendekatan yang terintegrasi, upaya memperbaiki kualitas udara diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Pramono menambahkan bahwa persoalan polusi udara membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan sumber emisi dari sektor transportasi maupun industri dapat dikendalikan secara berkelanjutan.

Gubernur DKI Jakarta itu menilai penanganan polusi udara tidak bisa berhenti pada kebijakan yang hanya diterapkan di dalam wilayah Ibu Kota. Sumber emisi dari kawasan yang mengelilingi Jakarta juga perlu dipetakan dan ditangani agar kebijakan pengurangan emisi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pengendalian penggunaan bahan bakar yang menghasilkan emisi tinggi menjadi salah satu aspek yang menurut Pramono perlu mendapat perhatian lebih besar. Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyusun langkah bersama untuk mengurangi dampak aktivitas industri terhadap kualitas udara kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Dengan demikian, agenda elektrifikasi kendaraan dan pengembangan transportasi publik dapat berjalan bersamaan dengan pengawasan terhadap aktivitas industri. Pendekatan tersebut dinilai lebih relevan untuk menghadapi persoalan polusi udara yang sumbernya tidak mengenal batas wilayah administratif.

Pramono menegaskan, Jakarta tetap akan melanjutkan berbagai upaya mengurangi emisi dari sektor transportasi dan meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat. Namun, keberhasilan memperbaiki kualitas udara membutuhkan dukungan dari seluruh wilayah aglomerasi serta kebijakan pemerintah pusat terhadap sumber-sumber emisi di sekitar Ibu Kota.