Pemprov Ingin Segera Terbitkan Obligasi Daerah

JAKARTA – Rencana Pemprov Jakarta menerbitkan obligasi daerah saat ini sudah memasuki tahap pembahasan. “Kami berharap obigasi daerah dapat segera terbit,” tandas Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, Kamis (15/10). Menurutnya, beberapa waktu lalu dia sudah bertemu dengan direktur yang bertanggung jawab untuk menerbitkan obligasi daerah untuk menyetujui.

Tapi terus terang sampai sekarang masih dalam pembahasan. “Mudah-mudahan segera terselesaikan,” ujar Pramono di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis.

Rencana penerbitan surat utang daerah ini untuk menambah pemasukan dalam APBD 2026. Rencana obligasi daerah itu muncul setelah pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas dana transfer berupa dana bagi hasil (DBH) ke Jakarta sebesar 15 triliun.

Sebelumnya, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta, Yustinus Prastowo, menjelaskan obligasi dipilih Pramono sebagai solusi mengatasi pemangkasan DBH. Pramono menginginkan agar jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah.

“Dengan menerbitkan obligasi, daerah bisa lebih bertanggung jawab, karena tidak sekadar berharap pada transfer pusat. Dia harus membayar cicilan, pokok, dan bunga. Itu harus dengan kerja yang produktif, sehingga menghasilkan sumber-sumber pembiayaan baru,” tambah Prastowo.

Dia pun menegaskan, dana yang dihasilkan dari obligasi nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk membangun proyek infrastruktur, tetapi juga belanja layanan publik serta investasi lainnya. Maka, dia berharap surat utang tersebut dapat segera diterbitkan. Dengan demikian pemprov dapat segera menyusun rancangan anggaran.

Percepat Lelang

Selain itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo juga telah menginstruksikan jajarannya agar proses lelang proyek yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dipercepat atau dilakukan lebih awal, bahkan sebelum tahun anggaran dimulai.

Dengan demikian, diharapkan proyek pembangunan di Jakarta tidak dilakukan secara serentak di berbagai wilayah dan tidak mengakibatkan kemacetan lalu lintas (lalin). “Saya harus mengatakan apa adanya. Memang pola pemanfaatan APBD kita masih sering kali di ujung, seperti ngejar setoran,” tutur Pramono.

Tetapi Pramono mengakui bahwa telah menyampaikan kepada staf agar nanti untuk APBD tahun 2026,lelang dilakukan lebih awal. Jika perlu malah dirintis akhir tahun ini agar awal tahun depan dapat dieksekusi.

Lebih jauh Pramono menyebutkan percepatan itu pernah dilakukan pada era Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dia pun menginginkan agar percepatan itu diterapkan di Pemerintah Provinsi Jakarta.

“Maka dengan pola yang sama, saya akan mendorong agar dicicil penyelesaiannya, sehingga tidak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun,” ujar Pramono.

Terkait banyaknya proyek galian di sejumlah ruas jalan Jakarta, dia pun mengakui perencanaan proyek tersebut sudah berlangsung sejak lama. Hanya, baru dilaksanakan saat ini. Salah satu proyek galian tersebut ada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

“Memang perencanaannya sudah cukup lama, termasuk yang disebut dengan cable trap yang di Fatmawati, yang sekarang lagi mendapatkan sorotan publik. Itu bukan sesuatu yang baru karena sudah lama,” tutur Pramono. wid/Ant/G-1