Wali Kota Singkawang Ajak Kader Posyandu Aktif Edukasi Bahaya Stunting

Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tjhai Chui Mie meminta para penyuluh dan kader posyandu lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya stunting, terutama bagi keluarga yang belum memahami pentingnya pemenuhan gizi anak sejak dini.

“Kalau ada masyarakat yang belum paham, kita berikan pemahaman dengan jelas. Karena tanpa edukasi dan kepedulian terhadap anak, akan sulit menurunkan angka stunting. Di sinilah pentingnya peran kader posyandu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujar Tjhai Chui Mie saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Posyandu Kota Singkawang pada Kamis.

Ia menegaskan kegiatan tersebut bertujuan emperkuat peran posyandu dalam pendataan, pencegahan, dan penanganan stunting. Melalui pendataan yang akurat hingga ke tingkat RT, kata dia, pemerintah dapat lebih fokus dalam menentukan langkah intervensi yang tepat.

Wali Kota juga mengapresiasi kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang yang telah menggandeng berbagai pihak, termasuk para pembina posyandu, camat, dan dinas terkait, dalam memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Kami akan lakukan upaya bersama atau keroyokan. Semua stakeholder harus bergerak, karena penanganan stunting ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia menegaskan upaya menekan angka stunting harus dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi setiap tiga bulan. Pemerintah juga berkomitmen memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil dan keluarga dengan kondisi ekonomi lemah.

“Kami ajak semua bergerak bersama. Anak-anak yang mengalami stunting dan ibu hamil dari keluarga kurang mampu akan mendapat perhatian dan bantuan rutin berupa makanan bergizi,” ujarnya.

Melalui kerja sama dan kolaborasi lintas sektor, Tjhai Chui Mie berharap angka stunting di Kota Singkawang dapat terus ditekan.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Achmad Hardin, menekankan pentingnya peran posyandu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Menurutnya, pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai sektor lainnya.

“Melalui kolaborasi lintas sektor, posyandu diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kesehatan keluarga,” ujar Hardin.

Ia mencontohkan Dinas Pendidikan dapat mendukung melalui program PAUD di sekitar posyandu, Dinas Sosial melalui bantuan sosial bagi keluarga rawan stunting, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan memastikan sarana air bersih serta sanitasi layak.

Kolaborasi ini, lanjutnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Singkawang yang menekankan pentingnya kerja bersama dalam menurunkan prevalensi stunting. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Posyandu, Program Posyandu Baru diarahkan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan siklus hidup manusia.

Tim Pembina Posyandu di Kota Singkawang terdiri dari enam pilar yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketertiban Umum, dan PKK.