Tekanan Fiskal Menguat, Waspadai Risiko Anggaran Jebol di Tengah Target Ambisius

JAKARTA – Pemerintah harus lebih produktif lagi mengelola anggaran, mengingat saat ini penerimaan negara lagi cekak di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Anggaran proyek proyek jumbo minim manfaat sebaiknya digeser ke sektor lain yang bisa menimbulkan efek berganda pada ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan ancaman dari sisi shortfall atau kekurangan pendapatan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih cukup besar. "Itu bukti bahwa daya beli masyarakat memang sedang melambat. Namun, merosotnya penerimaan negara karena daya beli turun juga jadi pengingat bahwa belanja pemerintah butuh didorong lagi di sisa tahun 2025," ungkap Bhima, Rabu (15/10), menanggapi kompres APBN Kita oleh Menteri Keuangan khususnya terkait defisit.

Bhima menegaskan jika program seperti jumbo ninim manfaat tidak terserap, Menteri Keuangan Purbaya sebaiknya langsung menggeser ke belanja lain khususnya belanja yang menggerakan demand industri. Dia juga mendorong agar stimulus diberi ke kelas menengah. Perlu ada Bansos (Batuan sosial) yang diberikan ke kelas menengah berupa cash transfer atau tunai hingga diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan hingga 2.200 va (Volt Ampere).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan, kalau dilihat ini porsi penerimaan negara masih ditopang pajak secara dominan. "Ini seharusnya ditopang devisa juga. Jadi kontribusi penerimaan negara secara merata oleh pajak, penerimaan non pajak seperti devisa, hibah," ungkap Esther.

Menurutnya, kalau belanja memang harus meningkat dari tahun ke tahun. "Defisit tidak apa apa, asal tidak besar karena itu menunjukkan kegiatan ekonomi meningkat. Asalkan belanjanya lebih besar belanja pembangunan daripada belanja rutin (untuk gaji pegawai)," ucap Esther.