Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pemkab Jayapura Dorong Pelaku Seni dan Ekonomi Kreatif Pahami Hukum

13 Kamis, 16 Okt 2025, 09:02 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pemkab Jayapura Dorong Pelaku Seni dan Ekonomi Kreatif Pahami Hukum Pemkab Jayapura Dorong Pelaku Seni dan Ekonomi Kreatif Pahami Hukum Doc: ANTARA
Ket. Salah satu sanggar di Kabupaten Jayapura menyampaikan tarian tradisional dalam pembukaan pentas budaya dan pameran UMKM di Pantai Amai, Sabtu (4/10/2025)

SENTANI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua mendorong pelaku seni dan ekonomi kreatif di daerah ini memahami nilai hukum melalui kegiatan sosialisasi, pendaftaran, dan pelayanan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi, di Sentani, Rabu (15/10), mengatakan kegiatan ini menjadi kesempatan pemerintah daerah setempat memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni dan budaya masyarakat, khususnya pelaku seni dan ekonomi kreatif.

"Pemerintah perlu melihat sejauh mana akselerasi dinas terkait dalam mengonsolidasi semua pihak yang memiliki cipta karya baik desain, ide, lagu, maupun karya budaya agar dapat memperoleh sertifikasi dan perlindungan hukum," katanya.

Kepala bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, Fred Modouw, mengatakan melalui kegiatan ini pihaknya memfasilitasi para pelaku seni agar karya mereka, seperti tari, lagu, ukiran, anyaman, maupun merek dan merek lokal bisa mendapatkan perlindungan hukum.

"Karena pemerintah hadir untuk menghargai hasil karya masyarakat," katanya.

Dia menjelaskan tahun ini, Dinas Pariwisata membuka pendaftaran dan pelayanan sertifikasi HKI bekerja sama dengan Kementerian Hukum (Kemenkum).

"Karena masih banyak karya di Jayapura yang belum terdaftar sehingga kami harus bisa bergerak cepat menangani ini dan memberi kepastian hukum bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif," ujarnya.

Dia menambahkan seluruh biaya pendaftaran ditanggung oleh pemerintah daerah menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) sehingga masyarakat tidak perlu membayar.

"Satu individu atau kelompok kami anggarkan Rp500 ribu dan totalnya sekitar Rp25 juta dari dana Otsus," ujarnya

Kegiatan sosialisasi, pendaftaran, dan pelayanan perlindungan HKI diikuti 50 peserta berasal dari 19 distrik yang meliputi pimpinan sanggar, kelompok kesenian, dan komunitas budaya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Advertisement
rectangle-detail-top-mobile
Advertisement
idbuild web detail

PDIP Keluarkan Kriteria Calon Wapres

50 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
PDIP Keluarkan Kriteria Cal...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +