Pendidikan dan Kesehatan Tetap Utama bagi Sulsel di Tengah Diskon Anggaran

MAKASSAR – Meski ada pemotongan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat, pendidikan dan kesehatan masyarakat tak boleh dikalahkan. Inilah janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel). Pemprov memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. "Belanja daerah tahun 2026 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel Jufri Rahman dalam keterangannya di Makassar, Selasa.

Jufri menjelaskan pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi, tetap menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029. Prioritas ini tercermin dari besarnya alokasi anggaran untuk program pada sektor-sektor tersebut, kata dia, seperti pembangunan RS Regional, preservasi ruas jalan provinsi, revitalisasi irigasi, dan penanganan stunting.

Termasuk, lanjut dia, pelayanan kesehatan bergerak untuk masyarakat 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan), kemudian rehabilitasi dan revitalisasi gedung sekolah, hingga beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu. Menurut dia, pembangunan infrastruktur merupakan pilar pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik, meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, serta memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, mendukung swasembada pangan nasional, dan pada akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Sekdaprov memaparkan hal itu mewakili Gubernur Sulsel saat membacakan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan APBD 2026. Jufri juga menegaskan komitmen Pemprov Sulsel untuk melaksanakan visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter secara terukur dan selaras dengan Program AstaCita Presiden Prabowo Subianto. “Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen untuk menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama dalam perencanaan dan penganggaran,” imbuhnya.

Perjuangkan

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyatakan bersama para kepala daerah lain terus memperjuangkan agar ada kaji ulang terkait kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ini khususnya untuk daerah sebagai penghasil  sumber daya alam.

“Kami akan terus berjuang bersama para kepala daerah lainnya di Indonesia untuk mendapatkan perhatian (pemerintah) pusat,” kata Gubernur Provinsi Kaltim, Rudy Mas'ud saat memimpin Rapat Pimpinan di Aula BPKAD Kaltim, Senin.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan agar semua Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) Pemprov Kaltim bisa bekerja lebih cepat agar serapan anggaran berjalan sesuai target.

Serapan anggaran yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan secara langsung akan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga minta agar sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tidak lebih dari 3 persen, terutama OPD-OPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.

Bukan hanya berjuang untuk anggaran yang lebih baik, Gubernur Harum juga mengingatkan agar daerah ini tidak terus bergantung pada transfer pusat dari sumber daya alam.

Menurutnya, banyak objek pajak dan retribusi yang belum tersentuh. Seperti Pajak Air Permukaan, PBBKB, Pajak Alat Berat dan retribusi tongkang yang keluar dari Kaltim.

“Saya mohon ini dipetakan lebih baik. Contoh objek retribusi tongkang yang keluar dari Kalimantan Timur. Sangat memungkinkan. Tentu harus diatur dengan peraturan daerah (perda). Begitu juga dengan aset-aset lainnya,” kata Rudy.

"Intinya, bagaimana PAD kita bisa meningkat tajam. Tolong buat pemetaan dan terobosan," ujar gubernur yang akrab disapa Harum itu.

Gubernur berpesan agar perencanaan dikawal secara ketat dan disusun lebih matang untuk tahun 2026. Kaltim harus menunjukkan kinerja yang baik agar mendapat respons positif pemerintah pusat terkait serapan anggaran untuk program-program pro rakyat.