APINDO Ingatkan Bahaya Skill Mismatch: Tenaga Kerja Melimpah, Skill Minim! Bonus Demografi Bisa Jadi Beban

JAKARTA – Mengatasi ketidaksesuaian atau mismatch antara talenta tenaga kerja dan kebutuhan pasar menjadi isu strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Ketimpangan ini terjadi karena dunia pendidikan dan pelatihan sering kali belum selaras dengan dinamika industri yang terus berubah akibat disrupsi teknologi dan transformasi digital.

Akibatnya, banyak lulusan yang kesulitan terserap pasar kerja meski tingkat pendidikan mereka tergolong tinggi.

Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat link and match kurikulum dengan kebutuhan sektor riil.

Tanpa langkah konkret, potensi bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban ekonomi akibat meningkatnya angka pengangguran terdidik dan rendahnya produktivitas nasional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengajak semua pemangku kepentingan (stakeholders) bersinergi untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara talenta tenaga kerja yang tersedia dengan kemampuan (skill) kerja yang dibutuhkan.

Ia mengatakan, saat ini banyak lulusan yang tidak dapat terserap oleh pasar tenaga kerja karena pendidikan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan skill yang disyaratkan oleh pemberi kerja.

“Pemerintah harus bekerja sama dengan pelaku industri untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi, kami di APINDO membuka sejumlah sekolah kejuruan (pendidikan vokasi) di area industri,” ujar Shinta Widjaja Kamdani di Jakarta, Selasa (14/10).

Ia menuturkan bahwa permasalahan utama ketenagakerjaan di Indonesia adalah rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja, dengan hanya 12 persen tenaga kerja yang menempuh pendidikan tinggi, sementara sebagian besar lainnya merupakan lulusan pendidikan dasar.

Ia menyatakan kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor padat karya yang membutuhkan keterampilan rendah.

Dengan demikian, ia menilai tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah menciptakan lapangan kerja berkualitas di tengah transformasi industri yang semakin cepat.

Shinta mengatakan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia kini cenderung bergeser dari industri padat karya menuju industri padat modal, sehingga penyerapan tenaga kerja menurun.

Penurunan penyerapan tenaga kerja tersebut, menurutnya, meningkatkan jumlah pekerja sektor informal yang tidak memiliki jaminan pendapatan dan perlindungan sosial.

Pihaknya pun mendorong sinergi antara semua pemangku kepentingan untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta mendukung pengembangan kewirausahaan berkualitas agar masyarakat juga dapat ikut menciptakan kesempatan kerja bagi sesama.

Selain itu, diperlukan pula pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) bagi para pekerja agar siap menghadapi masa depan yang semakin digital dan kompetitif.

“Kita tidak bisa membiarkan dunia usaha berjalan sendiri. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang mendukung, seperti insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja,” imbuh Shinta.