Enam Pemda di Papua Barat Telah Terima Dana TKD Rp3,489 Triliun

MANOKWARI -Enam pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Papua Barat telah menerima penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) sebesar 3,489 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026.

Plh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari Teguh Ariffandi di Manokwari, Minggu (2/8), mengungkapkan kinerja penyaluran dana transfer periode Januari hingga Juni 2026 terus meningkat dan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 46,4 persen (year on year/yoy).

“Penyaluran dana transfer kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan lima pemerintah kabupaten (pemkab) sudah terealisasi 41,8 persen dari total pagu tahun 2026 sebanyak Rp8,355 triliun,” kata Teguh.

Teguh menjelaskan bahwa penyaluran TKD paling banyak berasal dari komponen dana bagi hasil (DBH) dengan nilai mencapai Rp1,580 triliun atau 39,9 persen dari pagu Rp3,956 triliun, dan diikuti dana alokasi umum (DAU) sebanyak Rp1,271 triliun atau 54,3 persen dari Rp2,341 triliun.

Kemudian, dana otonomi khusus (otsus) Rp276,297 miliar atau 21,7 persen dari Rp1,275 triliun, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp228,149 miliar atau 48,4 persen dari Rp470,956 miliar, Dana Desa Rp120,814 miliar atau 49,4 persen dari Rp244,623 miliar, dan DAK fisik Rp11,888 miliar atau 18 persen dari Rp66,013 miliar.

“Kalau dari sisi persentase, realisasi DAU menjadi yang tertinggi yaitu 54,3 persen,” ujar dia.

Berdasarkan data pemerintah daerah, kata dia, penyaluran TKD Pemprov Papua Barat terealisasi Rp1,509 triliun atau 37,6 persen dari pagu Rp4,012 triliun, disusul Pemkab Teluk Bintuni Rp691,991 miliar atau 43,1 persen dari Rp1,605 triliun.

Selanjutnya, Pemkab Manokwari Rp446,616 miliar atau 50 persen dari Rp892,702 miliar, Pemkab Teluk Wondama Rp316,506 miliar atau 46 persen dari Rp687,963 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp283,019 miliar atau 44,8 persen dari Rp632,197 miliar, dan Pemkab Manokwari Selatan Rp241,838 miliar atau 46,1 persen dari Rp525,138 miliar.

“Manokwari menjadi pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Manokwari dengan persentase penyaluran dana transfer paling tinggi yaitu 50,0 persen,” ujar dia.

KPPN, kata dia, terus mendorong akselerasi pemenuhan dokumen persyaratan oleh setiap pemerintah daerah agar penyaluran pada semester II lebih maksimal, sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Strategi yang dilakukan KPPN antara lain, melaksanakan forum grup diskusi secara berkala guna memberikan informasi terbaru mengenai ketentuan pemenuhan kelengkapan dokumen syarat salur, sekaligus memfasilitasi penyampaian laporan penggunaan dana semester I.