Setelah Himbara, Menkeu Bakal Guyur Dana Pemerintah ke Bank Pembangunan Daerah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bank pembangunan daerah (BPD) sebagaimana yang telah dilakukan terhadap Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Namun, berbeda dengan bank Himbara yang nominalnya ditetapkan pemerintah, nilai injeksi dana pada bank daerah bakal diputuskan sesuai kemampuan bank.

“Kami lagi diskusi dengan mereka, bisa terima berapa. Kalau waktu bank BUMN kan saya paksa. Saya kirim orang diskusi dengan mereka (bank daerah), saya nggak akan paksa sama mereka,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan “Prasasti Luncheon Talk” di Jakarta, Rabu (8/10).

Hingga sejauh ini, lanjut Purbaya, bank daerah yang menunjukkan minat untuk menerima suntikan SAL di antaranya Bank Jakarta dan Bank Jatim.

Purbaya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur, selaku pemilik saham mayoritas kedua BPD, dan membahas eksekusi dari rencana penempatan dana pemerintah.

Menurut Purbaya, kedua bank memiliki ukuran yang relatif besar, sehingga dampak injeksi dana seharusnya bisa menyebar dengan cepat ke daerah lainnya.

“Saya coba dulu dua bank itu. Saya lihat karena backing-nya kuat, dua-duanya besar, jadi saya merasa lebih aman. Kalau uangnya misalnya hilang, saya potong saja DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus),” ujar Purbaya.

Sebagai catatan, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 menetapkan rincian penempatan dana pemerintah di lima bank Himbara di antaranya masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI, dan BRI serta Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

Purbaya, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9), menyampaikan dampak kebijakan penempatan dana senilai Rp200 triliun di lima bank sudah mulai terlihat.

Dia pun menyambangi perbankan yang menerima suntikan SAL secara acak, yang sejauh ini telah dilakukan terhadap BNI dan Bank Mandiri. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau penyerapan anggaran sekaligus memastikan bank tidak menggunakan dana untuk membeli dolar Amerika Serikat (AS) yang berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah.