Program Baru NTB Dorong ASN Gunakan Elpiji Nonsubsidi untuk Keadilan Energi

Sirkuit Mandalika - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meluncurkan program pemakaian elpiji nonsubsidi 5,5 kilogram untuk aparatur sipil negara (ASN) di wilayah setempat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi program yang diinisiasi Pertamina tersebut untuk menggunakan elpiji nonsubsidi di kalangan PNS yang ada di wilayah itu.

"Program ini bagus karena ini keinginan kita bersama untuk bagaimana memecahkan masalah kebutuhan elpiji dan memastikan tidak ada ASN yang menggunakan yang subsidi," ujarnya, di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (4/10).

Ia menegaskan meski tidak meyakini ada ASN setempat yang memakai elpiji bersubsidi. Dirinya tetap berharap, adanya program tersebut, tidak ada (ASN) yang menggunakan elpiji 3 kilogram.

"Subsidi itu sudah jelas ada peruntukannya untuk masyarakat tidak mampu (miskin)," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan, meski tidak mewajibkan ASN harus menggunakan elpiji nonsubsidi. Ia berharap agar program tersebut, dapat diikuti oleh seluruh ASN di wilayah setempat.

"Nanti kita akan imbau teman-teman ASN untuk menggunakan elpiji nonsubsidi. Teman-teman ASN sudah dewasa, sehingga tidak perlu ada surat edaran," ujarnya pula.

Lebih lanjut, Iqbal menyatakan untuk tahap awal, penggunaan elpiji nonsubsidi ini diterapkan oleh ASN di lingkungan Pemprov NTB.

"Untuk tahap awal kita mulai dari provinsi dulu, setelah itu diperluas di kabupaten/kota," katanya lagi.

Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaludin Malady mengatakan untuk tahap awal program ini, Pertamina membagikan sebanyak 1.000 tabung elpiji 5,5 kg untuk kalangan ASN setempat.

"Totalnya ada 1.000 gas yang kami berikan. Bagi ASN yang sudah memakai elpiji 3 kilogram kami anjurkan beralih menggunakan gas nonsubsidi. Misalnya, di rumah sudah punya tiga elpiji 3 kilogram, maka bisa ditukarkan dengan gas berukuran 5,5 kilogram," ujar Jamaluddin Malady.

Menurutnya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, program ini merupakan yang pertama dilakukan. Untuk sasaran program ini, adalah ASN dengan golongan III dan IV.

"Siapa tahu ini nanti akan meluas ke daerah-daerah lain di Indonesia," katanya.