Prabowo Minta BGN Dibenahi

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti serius insiden keracunan massal yang terjadi di Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan perlunya pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) agar kejadian serupa tidak terulang.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Komunikasi Pemerintah, hingga Badan Gizi Nasional, menggelar rapat koordinasi terkait hal itu di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9).

"Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam wawancara cegat, seusai menghadiri rakor di gedung Kemenkes.

Seperti dikutip dari Antara, Prasetyo mengatakan, bahwa pemerintah dan instansi terkait sedang fokus menyikapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) insiden keracunan menu makanan MBG yang baru-baru terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan sejumlah daerah lain.

"Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. jangan sampai ada kejadian lagi," katanya.

Dalam sesi konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan langkah tegas yang diambil untuk memastikan program MBG berjalan aman dan higienis bagi seluruh anak Indonesia.

“Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sertifikat laik higienis (SLHS) sebagai syarat wajib setiap SPPG.

“Sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” tegasnya.

Zulhas juga meminta Menteri Kesehatan mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh Indonesia untuk memantau SPPG secara berkala.

Menurutnya, keterlibatan tenaga kesehatan di tingkat daerah penting untuk memastikan pasokan makanan tetap bergizi dan aman.

Standar Kebersihan

Pada kesempatan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mempercepat pengurusan SHLS untuk memastikan semua SPPG memenuhi standar kebersihan dan pembuatan makanan Program MBG.

"Kita akan percepat supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya," kata Menkes Budi.

Selain penerbitan SLHS, Menkes Budi juga menyampaikan bahwa pemerintah menyempurnakan langkah menjamin keamanan makanan dalam Program MBG dengan mengontrol setiap proses penyediaan makanan.

"Kami tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi (kasus keracunan)," ucap Menkes.

BGN pada sesi jumpa pers di Jakarta, Jumat (26/9), mengumumkan sepanjang periode Januari hingga September 2025, tercatat 70 insiden keamanan pangan, termasuk insiden keracunan, dan 5.914 penerima MBG pun terdampak.

Dari 70 kasus itu, sembilan kasus dengan 1.307 korban ditemukan di wilayah I Sumatera, termasuk di Kabupaten Lebong, Bengkulu, dan Kota Bandar Lampung, Lampung.

Kemudian, di wilayah II Pulau Jawa, ada 41 kasus dengan 3.610 penerima MBG yang terdampak, dan di wilayah III di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara ada 20 kasus dengan 997 penerima MBG yang terdampak.

Dari 70 kasus keracunan itu, penyebab utamanya ada kandungan beberapa jenis bakteri yang ditemukan, yaitu e-coli pada air, nasi, tahu, dan ayam.

Kemudian, staphylococcus aureus pada tempe dan bakso, salmonella pada ayam, telur, dan sayur, bacillus cereus pada menu mie, dan coliform, PB, klebsiella, proteus dari air yang terkontaminasi.