Perdana, Maluku Ekspor 45 Ton Komoditas Perhutanan Sosial ke China dan India

AMBON - Provinsi Maluku melepas ekspor perdana sebanyak 45 ton komoditas perhutanan sosial berupa kopal damar dan rempah-rempah (pala) ke China dan India, sebagai langkah strategis memperkuat kontribusi daerah kepulauan ini dalam kancah perdagangan global.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyatakan ekspor perdana ini merupakan wujud nyata keberhasilan program perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami bangga karena komoditas hasil hutan bukan kayu dari kelompok tani dan masyarakat hukum adat di Maluku kini bisa menembus pasar internasional. Ini bukti bahwa masyarakat dapat mandiri sekaligus berkontribusi pada ekonomi nasional,” kata Lewerissa di Ambon, Rabu (24/9).

Pada kesempatan ekspor ke India berupa kopal damar mencapai 30 ton dengan nilai Rp570 juta. Komoditas ini berasal dari Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Rambatu di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebanyak sembilan ton, Kelompok Tani Hutan Tawena Siwa SBB enam ton, LPHD Morella Maluku Tengah enam ton, serta Kelompok Tani Hutan Sorebang SBB sembilan ton.

Sementara itu, ekspor ke China melalui Surabaya berupa rempah-rempah pala sebanyak 15 ton dengan nilai Rp1,6 miliar. Komoditas tersebut berasal dari Masyarakat Hukum Adat Negeri Hutumuri di Kota Ambon sebanyak lima ton, LPHD Morella Maluku Tengah tiga ton, serta masyarakat sekitar kawasan hutan Pulau Ambon 7 ton.

“Kegiatan ini menyerap165 tenaga kerja, dengan 61 di antaranya perempuan,” tuturnya.

Gubernur Lewerissa menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku akan terus memperkuat pendampingan kepada kelompok tani hutan agar dapat menjaga kualitas komoditas dan memperluas pasar ekspor.

“Target kita, Maluku bisa menjadi pusat penghasil hasil hutan bukan kayu unggulan yang dikenal dunia,” katanya menutup.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, M.P menegaskan ekspor perdana ini menjadi bukti perhutanan sosial mampu menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

“Program perhutanan sosial tidak hanya memberi akses kelola hutan kepada masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekspor sehingga memberikan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.