Awas! Produksi Turun, Harga Melonjak? Akhir Tahun Jadi Ujian Ketahanan Pangan RI

JAKARTA - Semua pemangku kepentingan sektor pangan perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi dinamika ketersediaan dan harga pangan pokok, khususnya beras, menjelang akhir 2025 hingga awal 2026. Periode ini rawan gejolak karena dipengaruhi faktor musiman, potensi gangguan iklim, serta tekanan pasar global yang bisa berdampak pada produksi dan distribusi.

Tanpa koordinasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani, risiko lonjakan harga serta defisit pasokan dapat membebani masyarakat dan menekan stabilitas ekonomi. Karena itu, langkah antisipatif berupa penguatan cadangan pangan, efisiensi distribusi, dan kebijakan stabilisasi harga menjadi semakin krusial.

"Karena pada periode November dan Desember 2025, lalu Januari 2026, produksi padi bulanan secara historis berada di bawah tingkat konsumsi bulanan," tegas Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, Senin (22/9).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Oktober 2025 diperkirakan mencapai 31,04 juta ton atau meningkat sekitar 3,37 juta ton atau 12,16 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy). Di sisi lain, konsumsi beras selama Januari-Oktober 2025 mencapai 25,83 juta ton. Dengan begitu, neraca produksi-konsumsi pada periode tersebut surplus sekitar 5,2 juta ton atau meningkat 3,32 juta ton (yoy).

"Ini tentu capaian positif yang harus kita syukuri. Namun kita juga tidak boleh lengah, sebab memasuki November 2025 hingga Januari 2026, produksi beras biasanya mengalami penurunan. Sementara rata-rata konsumsi bulanan mencapai 2,5 juta ton. Di titik inilah kita harus hati-hati menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar,” ujar Arief.

Selain itu, Arief memperingatkan pentingnya pengendalian harga pangan pada akhir tahun ketika tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Pada Januari 2025 dibuka dengan tingkat inflasi pangan secara tahunan yang cukup tinggi di 3,07 persen. Namun Februari sampai Juni yang terdapat momentum Ramadan dan Idulfitri, inflasi pangan berhasil ditekan di angka 0,57 persen.

Akan tetapi mulai Juli dan Agustus 2025 ini, inflasi pangan secara tahunan mulai berfluktuasi dengan masing-masing berada di 3,82 persen dan 4,47 persen. Hal ini pun menjadi alarm bagi pemerintah agar program-program intervensi pangan dapat terus semakin digencarkan.

Intervensi Pasar

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah menyiapkan 1,3 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Desember 2025. Program ini merupakan instruksi langsung Presiden untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan beras di masyarakat.

“Alhamdulillah, kita lihat animo masyarakat untuk membeli SPHP cukup baik. Stok kita banyak dan yang paling penting, sampai detik ini Indonesia tidak impor beras. Itu prestasi petani kita, prestasi bangsa,” kata Amran.

Dia memastikan operasi pasar akan dilanjutkan secara masif, sembari pemerintah terus melakukan ekstensifikasi, intensifikasi, dan transformasi pertanian menuju modernisasi. “Kita lanjutkan operasi pasar besar-besaran. Insya Allah tahun ini Indonesia hampir pasti swasembada tanpa impor,” ujarnya.

Berdasarkan data Bulog, hingga 15 September, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 367,3 ribu ton atau 24,49 persen dari target tahunan 1,5 juta ton. Penjualan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga meningkat, dari 498 ton pada awal September menjadi 705 ton per 15 September. Penyaluran bahan pangan SPHP ini juga diklaim telah menurunkan angka inflasi dari 214 kabupaten/kota menjadi 100 kabupaten/ kota.