Konsumsi Rumah Tangga Melemah, Mesin Ekonomi Kehilangan Tenaga

Penguatan pendapatan masyarakat dan stabilitas harga menjadi kunci menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif di tengah lemahnya daya beli dan konsumsi rumah tangga, serta ancaman inflasi akibat gejolak eksternal.

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat apabila belum diikuti dengan pemulihan daya beli secara merata. Melemahnya konsumsi rumah tangga mengindikasikan tekanan terhadap pendapatan dan kepercayaan konsumen masih berlangsung di tengah ketidakpastian global dan tantangan domestik. Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kondisi tersebut diperumit oleh potensi kenaikan inflasi akibat gejolak eksternal, seperti kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok, yang dapat semakin menggerus daya beli. Karena itu, menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat pendapatan masyarakat menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dan inklusif.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada 2026 dari Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) mengacu pada data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil. “Namun jika mendetailkan lebih jauh, saya rasa akan mendapatkan fakta yang lebih mengkhawatirkan,” kata Nailul, Senin (13/7).

Menurutnya, proyeksi lembaga lain seperti Bank Dunia atau World Bank sebesar 5 persen dan OECD (4,7 persen) lebih menggambarkan situasi saat ini. Dia menyoroti lemahnya ekspansi sektor industri, minimnya penyerapan tenaga kerja, serta rendahnya optimisme konsumsi masyarakat sebagai indikator utama.

“Bisa jadi pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya 4,7 persen saja di tahun ini,” tegasnya.

Seperti diketahui, ADB mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada 2026. Dengan angka itu, Indonesia menjadi negara dengan proyeksi pertumbuhan tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Vietnam 7,2 persen.

Berdasarkan laporan Asian Development Outlook (ADO) July 2026 yang dirilis ADB dan dikutip di Jakarta, Jumat (11/7), proyeksi 5,2 persen tidak berubah dari proyeksi April 2026, atau lebih tinggi dibandingkan Malaysia 4,6 persen, Filipina 3,8 persen, dan Thailand 1,8 persen.

Namun, aktivitas konsumsi masyarakat terindikasi masih menghadapi tekanan yang tercermin dari penurunan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Juni 2026, baik secara bulanan maupun tahunan. Kontraksi yang lebih dalam dibandingkan Mei 2026 mencerminkan belum pulihnya permintaan domestik, sehingga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran pada Juni 2026 masih terjaga dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) sebesar 221,6, meski secara tahunan masih mengalami kontraksi 4,4 persen, lebih dalam dibandingkan kontraksi 3,9 persen pada Mei 2026 yang mencatat IPR sebesar 223,4.

Risiko Bergeser

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendi Manilet mengingatkan agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen dari ADB tidak dipandang secara terpisah. Menurutnya, ADB juga memangkas proyeksi pertumbuhan Asia berkembang dan Asia Tenggara serta menaikkan proyeksi inflasi kawasan, yang menunjukkan meningkatnya risiko ekonomi.

“Pertumbuhan 5,2 persen mencerminkan ketahanan ekonomi, bukan akselerasi, dan posisi Indonesia di Asean lebih dipengaruhi pelemahan negara lain,” ujarnya.

Yusuf juga mengingatkan proyeksi ADB didasarkan pada asumsi kondisi global yang membaik, sementara meningkatnya ketegangan geopolitik dapat menekan prospek pertumbuhan. “Dengan meningkatnya kembali ketegangan geopolitik, risiko yang sebelumnya hanya menjadi skenario kini mulai menjadi kenyataan,” tegasnya.

Pemerintah pun dinilai menghadapi dilema antara menjaga subsidi energi demi menahan inflasi atau mengurangi subsidi dengan konsekuensi melemahnya daya beli masyarakat, di tengah risiko tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan. “Ditambah risiko pengetatan keuangan global yang bisa menekan rupiah dan pasar obligasi, tekanan datang dari sektor riil maupun sektor keuangan,” pungkasnya.