Pemda-pemda Diminta Konsentrasi Mempertinggi Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana. Bengkulu, Jatim, dan kawasan Papua Bakal Hujan Lebat

JAKARTA – Musim kali ini benar-benar anomali, sulit ditebak karena cepat berubah. Untuk itu, pemda-pemda diminta waspada penuh mitigasi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau pemerintah daerah untuk mempertebal mitigasi dan tanggap darurat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah yang rawan terjadi selama masa peralihan musim di berbagai wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa potensi bencana dapat meningkat di sebagian wilayah Indonesia yang sudah memasuki dasarian kedua September, sekaligus adalah masa peralihan musim kemarau ke musim hujan yang puncaknya diperkirakan November 2025-April 2026.

BNPB secara khusus mengingatkan pada medio 19–22 September 2025 potensi hujan intensitas sedang hingga sangat lebat yang diperkirakan terjadi di sejumlah daerah dan kondisi tersebut bisa menjadi pemicu bencana yang harus diantisipasi sejak dini.

Untuk potensi hujan sedang diprakirakan mengguyur sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua.

Sementara itu, hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Bengkulu, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. “BNPB mengimbau pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah yang dapat terjadi kapan saja," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa selain menyiagakan petugas ke sejumlah wilayah rawan, penetapan status siaga darurat bencana juga bisa dilakukan pemerintah daerah, sebagai dasar penguat kebijakan pengerahan personel untuk memenuhi kebutuhan pengungsian selama masa tanggap darurat bisa berjalan optimal.

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi basah dan kering sampai dengan 31 Desember 2025. "Gubernur Kalimantan Timur telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi basah dan kering berlaku hingga 31 Desember 2025 dan sudah dilakukan asesmen hingga penanganan darurat," kata dia.

Dengan demikian, menurut dia, pemerintah bisa segera merespons semua kebutuhan mendesak bagi warga terdampak meliputi logistik permakanan dan pengungsian bahkan perlengkapan seperti perahu karet, pompa air dan sejenisnya; seperti yang dilakukan untuk penanganan bencana banjir di Kota Bontang, Kalimantan Timur, pada Selasa (16/9).

BNPB melaporkan ada sebanyak 4.699 warga terdampak banjir yang tersebar di Kecamatan Bontang Utara, Bontang Barat, hingga Bontang Selatan, dan semua kebutuhan logistik para penyintas itu telah tercukupi oleh pemerintah setempat.