Kebijakan Fiskal Tidak Akan Aneh-aneh, Sistem Finansial Lebih Bersifat Likuid

Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Begitu menjabat Purbaya langsung membuat langkah cepat dan strategis dengan mengeluarkan gebrakan terkait guyuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Dia juga memberikan pandangannya terkait utang negara, pertumbuhan ekonomi 8 persen, masalah kredit, pajak, dan berbagai isu strategis lainnya. Lantas bagaimana dengan langkah-langkah yang akan dilakukan Menkeu Purbaya untuk menggairahkan dan mendongkrak perekonomian Indonesia untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Wartawan Koran Jakarta, Erik W Sabini berkesempatan mendapatkan informasi terkait strategi dan langkah-langkah Menkeu Purbawa dalam sejumlah kesempatan. Berikut petikannya.

Bagaimana Anda menenangkan masyarakat?

Kami akan menyusun strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7 persen. Ketika pertumbuhan ekonomi terakselerasi, tuntutan rakyat akan hilang seara otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak, dibandingkan demo.

Saya berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan secepat dan seoptimal mungkin. Kalau dibilang, bisa tidak besok 8 persen? Kalau saya bilang bisa, saya menipu. Tapi, kita bergerak ke arah sana.

Apa dasar pemikiran Anda sehingga harus menarik dana sebesar 200 triliun rupiah dari BI?

Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja, dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ.

Saya melihat faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya penyaluran belanja pemerintah yang membuat sistem keuangan menjadi kering. Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak

Dalam konteks itu, Kemenkeu bisa memanfaatkan dana pemerintah di BI untuk memperbaiki mesin moneter dan fiskal.

Dari sisi moneter, dana pemerintah bisa digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Bank secara natural akan memikirkan cara untuk menyalurkan dana tersebut agar tidak membebani cost of fund sembari mencari return yang lebih tinggi. Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi.

Saya memiliki keyakinan bahwa agen ekonomi memiliki ‘otak’ masing-masing, dengan pemerintah tidak bisa mengontrol seluruhnya, karena itu saya lebih memilih menciptakan situasi yang bisa dimanfaatkan oleh para agen ekonomi untuk berjalan dan tumbuh.

Sementara dari sisi fiskal, kamu bakal mengakselerasi belanja pemerintah agar terjadi perputaran ekonomi. Kami bakal meninjau proses penyaluran belanja program pada kementerian/lembaga (K/L) dan mengaku bakal turun tangan bila ada program yang realisasinya terhambat.

Dengan begitu, mesin moneter dan fiskal dapat berjalan dengan optimal secara bersamaan. Bila strategi itu berhasil, kami bakal melanjutkannya sampai terlihat dampak yang signifikan pada sistem keuangan. Kami akan berkoordinasi dengan BI untuk mewujudkan strategi tersebut.

Apakah ada petunjuk khusus untuk Himbara terkait dana 200 triliun rupiah?

Bebas, mereka bisa pakai sesukanya mereka. Guidance tuh gini, kalau mereka bingung nyalurin uangnya ke mana, kita akan ada semacam 'list of project' yang mereka bisa financing.

Himbara dapat menyalurkan dana pemerintah dengan membiayai proyek yang sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Yang kita bilang jangan dipakai beli bond, dan jangan dipakai beli SRB, hanya itu saja. Yang lain, market based, suka-suka mereka.

Penempatan dana pemerintah di Himbara dapat diakses oleh masyarakat dan bisa memberikan stimulus, serta menggerakkan perekonomian.

Kebijakan untuk mengucurkan dana Rp200 triliun kepada bank mitra pemerintah itu akan membuat perbankan menjalankan fungsinya secara profesional. Jadi saya memaksa market mechanism berjalan dengan memberi uang tambahan ke mereka. Jangan santai-santai saja, taruh uang di bank sentral, di obligasi, enggak ngapain-ngapain, enak banget. Sekarang mereka mesti berpikir sesuai dengan fungsi mereka. Fungsi untuk apa perbankan dibuat.

Selama ini masyarakat pesimistis dengan ekonomi kita, bagaimana tanggapan Anda?

Yang tadinya Anda takut-takut, oh Indonesia gelap. Mungkin sebentar lagi Indonesia terang sedikit. Pertamanya semakin ke depan, semakin terang lagi.

Salah satu kebijakan yang kami lakukan adalah menyuntikkan dana sebesar 200 triliun rupiah kepada lima bank himbara untuk memperkuat likuiditas perbankan nasional.

Saat ini perbankan tengah menunjukkan kegelisahan untuk menyalurkan likuiditas ke sistem perekonomian. Kondisi tersebut sudah dirasakan oleh pasar, deposan, hingga para pemilik perusahaan.

Market tahu, para pelaku ekonomi tahu, para deposan sudah mulai merasakan, para pemilik perusahaan sudah merasakan. Pasti ditawarin mau enggak kredit. Itu dirasakan oleh pelaku ekonomi keseluruhan.

Arus penyaluran dana ini, baik secara perlahan maupun cepat, akan masuk ke dalam sistem perekonomian dan mengubah arah sentimen pelaku usaha. Proses tersebut diharapkan mendorong peralihan persepsi dari ketakutan terhadap kondisi ekonomi yang "gelap" menjadi keyakinan bahwa prospek perekonomian ke depan akan lebih terang.

Dampak dari kebijakan ini akan mulai terserap secara efektif ke sektor riil dalam waktu sebulan.

Apa arahan Anda ke bank penerima dana 200 triliun rupiah ini?

Harus berhati-hati dalam menyalurkan dana 200 triliun rupiah agar tidak menimbulkan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Manajemen perbankan harus cermat dalam mengelola penyaluran kredit. Jika pemberian pinjaman dilakukan tanpa kehati-hatian hingga berujung NPL, maka pihak bank harus bertanggung jawab.

Perbankan cukup pintar harusnya. Kalau mereka kasih pinjaman enggak hati-hati jadi NPL, ya harusnya mereka dipecat.

Kira kira seberapa lama waktu bagi sektor riil untuk menyerap dana 200 Triliun ini?

Kalau di Amerika, delay injeksi uang ke sistem bisa 14 bulan, di sini biasanya empat bulan. Tapi pengalaman 2021, begitu kita inject ke sistem, setengah bulan sampai satu bulan sudah terlihat pembalikan arah kredit. Jadi saya pikir tak akan terlalu lama sampai ekonomi lebih bergairah.

Dana 200 triliun rupiah ini juga untuk Kopdes Merah Putih, berapa bunganya?

Kalau dipakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke perbankan turun menjadi 2 persen dari sebelumnya sekitar 4 persen, jadi tidak ada lagi biaya tambahan bagi Himbara

Kebijakan ini diharapkan mempermudah bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyalurkan pembiayaan tanpa hambatan biaya. Nanti kita gebrak-gebrak, supaya lebih cepet aja.

Apakah Stimulus “Akselerasi Program 2025” tak perlebar defisit APBN? Sebab, Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp16,23 triliun.

Stimulus dalam bentuk delapan program paket ekonomi “Akselerasi Program 2025” tidak akan memperlebar defisit APBN, meskipun tren penerimaan negara mengalami tekanan.

Berbagai program bantuan, termasuk bantuan pangan, telah diantisipasi melalui optimalisasi penyerapan anggaran. Yang paling besar itu bantuan pangan dua bulan kali 10 kilogram beras, sekitar 7 triliun rupiah, uangnya sudah ada, sudah kami siapkan. Bukan berarti defisitnya melebar, tapi saya bisa perkirakan setiap tahun berapa penyerapan anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga.

Alokasi stimulus dilakukan dengan memanfaatkan sisa anggaran yang belum terpakai menjelang akhir tahun, sehingga tidak menambah beban fiskal secara signifikan. Daripada sisa tinggal tiga minggu lagi tidak terpakai, saya pakai ke sana. Jadi, ini adalah optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak pada perekonomian tanpa mengubah defisit yang terlalu signifikan.

Apabila pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat dengan rasio pajak (tax ratio) konstan, penerimaan negara akan meningkat otomatis, sehingga dampak stimulus terhadap defisit justru cenderung netral bahkan positif.

Dari mana Pos Anggarannya?

Pos anggaran kan bisa digeser. Nanti kita lihat mana yang kita prediksi nggak terserap sampai akhir tahun. Itu akan kami geser ke tempat yang lebih siap.

Kami akan meninjau program-program potensial yang membutuhkan anggaran. Bila pelaksanaannya terhambat kita siap untuk mendorong akselerasi program.

Pemerintah, juga akan membentuk tim akselerasi program pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan seluruh program pemerintah berjalan dengan baik, sehingga dampak perekonomian yang muncul tidak hanya bersifat jangka pendek melainkan jangka panjang.

KORAN JAKARTA/M. FACHRI

Pemotongan dana transfer ke daerah membuat daerah kesulitan anggaran, Agustus lalu demonstrasi di daerah meluas karena pajak dinaikkan oleh Pemda. Bagaimana respon Anda, apakah pemotongan ini masih dilakukan ke depannya?

Tak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam penyusunan RAPBN 2026. Terkait dengan kemungkinan ada penambahan TKD, pemerintah masih harus berdiskusi dengan DPR RI.

Kebijakan pemerintah terkait dana transfer ke daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita akan cenderung memberi, menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Strategi yang dikedepankan ialah penyerapan anggaran yang lebih baik, dan manajemen penggunaan anggaran yang lebih baik. Yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik sehingga tidak mengganggu kondisi, limitasi sistem keuangan kita.

Bagaimana Anda melihat tingkat kesejahteraan rakyat selama 10 bulan pemerintahan Prabowo?

Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian.

Salah satu indikator perbaikan kesejahteraan terlihat pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan. Sepanjang 2025 telah tercipta 3,59 juta lapangan pekerjaan, sehingga secara agregat berdampak pada penurunan TPT menjadi 4,76 persen. Tahun lalu, TPT tercatat berada pada level 4,82 persen.

Persentase itu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan TPT pada bulan Februari 2025 dan 2024.

Bersamaan dengan itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen dari sebelumnya 9,03 persen, atau menjadi 23,9 juta masyarakat miskin dari sebelumnya 25,2 juta orang.

Di sisi lain, indikator perekonomian juga menunjukkan pergerakan yang stabil. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 tercatat sebesar 5,12 persen, inflasi terkendali pada level rendah, dan rasio utang termasuk yang terendah di antara negara G20 dengan level 39,8 persen.

Neraca perdagangan mencatat surplus, sementara defisit APBN terkendali dalam batas aman sebesar 2,78 persen produk domestik bruto (PDB) untuk outlook 2025. Stok beras nasional pun terjaga aman dengan jumlah lebih dari 4 juta ton.

Kemudian ada program-program prioritas Presiden Prabowo yang tentu saja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan rasio utang terhadap PDB yang kini berada di kisaran 40 persen?

Fokus utama saya adalah mengoptimalkan penggunaan dana yang ada untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Dengan begitu meski utang berada di level saat ini, rasio utang terhadap PDB dapat cenderung menurun secara alami.

Kuncinya optimalkan dana dan program yang ada agar pertumbuhan bisa lebih cepat, sehingga debt to GDP stabil, tetapi kemakmuran masyarakat meningkat signifikan

Saya juga melihat pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) tidak akan membuat kebijakan yang justru memperketat likuiditas perbankan.

Saya sudah bicara dengan Deputi Senior BI dengan izin Presiden, kita akan ambil langkah-langkah yang diperlukan agar likuiditas meningkat signifikan ke depan.

Seperti apa gambaran kebijakan fiskal Anda ke depan?

Yang jelas kita tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh. Kebijakan yang ada saat ini akan dioptimalkan agar pertumbuhan ekonomi bisa berkembang lebih cepat.

Ke depan, sistem finansial juga diharapkan lebih bersifat likuid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan mempercepat program pemerintah.

Meskipun belum sempat berbagi strategi secara mendalam dengan Sri Mulyani, komunikasi tetap terjalin baik. Saya telah meminta kesediaan Sri Mulyani untuk menjadi tempat bertanya dari waktu ke waktu, dan mantan Menkeu itu menyatakan siap membantu.

Bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen?

Ada peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen paling tidak dalam 2-3 tahun ke depan terutama setelah masalah perlambatan ekonomi yang saat ini terjadi dapat segera diatasi.

Saya mendapatkan perintah dari Presiden untuk segera menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden hingga 8 persen.

Saya bilang (kepada Presiden) bertahap Pak, kita capai yang 8 persen itu. (Presiden) dia bilang jangan lama-lama, secepatnya! Ya kita cobalah

Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8 persen mungkin agak sulit. 2 tahun, 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu, let say ke arah 6 persen, 6 persen lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu, kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi.

Itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu yang mesti dikejar. Kalau tumbuh 5 (persen) terus, kita gak bisa jadi negara maju. Untuk negara maju itu kaya Jepang, Korea (Selatan), China, ada periode yang panjang tumbuhnya double digit. 8 persen itu kelihatannya optimis, terlalu optimis, tetapi kalau didesain dengan baik masih bisa, karena selama 20 tahun terakhir ini, mesin kita timpang.

Bagaimana strategi Anda mengatasi perlambatan ekonomi?

Salah satu strateginya terkait pengelolaan uang yang saat ini masih belum optimal. Kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal, kita akan perbaiki itu. Jadi, walaupun anggarannya, misalnya terserap, kita akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Itu yang kita kerjakan nanti. Jadi tidak usah khawatir.