AS dan Tiongkok Bahas TikTok, Tarif, dan Minyak Rusia dalam Pertemuan Madrid

JAKARTA — Para pejabat Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok bertemu di Madrid pada Minggu untuk membahas sejumlah isu penting, termasuk kendala perdagangan yang sudah berlangsung lama, tenggat divestasi aplikasi TikTok, serta tuntutan Washington kepada negara-negara G7 agar mengenakan tarif terhadap Tiongkok. Pertemuan tersebut dipandang krusial untuk menjaga agar hubungan dagang kedua negara tidak semakin memburuk.

Pertemuan ini menandai keempat kalinya dalam empat bulan terakhir Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng. Kali ini, mereka juga didampingi negosiator perdagangan utama Tiongkok, Li Chenggang, dalam upaya menahan dampak kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang dinilai memicu ketegangan ekonomi.

Sebelumnya, ketiga pejabat itu bertemu di Stockholm pada Juli lalu dan menyepakati perpanjangan gencatan senjata perdagangan selama 90 hari. Kesepakatan tersebut berhasil memangkas tarif balasan yang mencapai ratusan persen serta mengaktifkan kembali aliran ekspor mineral tanah jarang dari Tiongkok ke Amerika Serikat. Namun, Trump tetap menegaskan tarif 55 persen terhadap produk-produk asal Tiongkok berlaku hingga 10 November mendatang.

Menurut para pakar perdagangan, peluang tercapainya terobosan besar dalam perundingan Madrid ini tergolong kecil. Pertemuan yang difasilitasi Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez lebih mungkin menghasilkan perpanjangan batas waktu divestasi TikTok di Amerika Serikat, mengingat tenggat yang ditetapkan jatuh pada 17 September.

Seorang sumber yang mengetahui jalannya diskusi menyebutkan bahwa tidak ada kesepakatan besar yang diharapkan terkait masa depan TikTok. Namun, pemerintahan Trump diperkirakan akan memperpanjang batas waktu tersebut untuk keempat kalinya sejak ia menjabat. TikTok sebelumnya belum pernah dibahas dalam putaran perundingan di Jenewa, London, maupun Stockholm.

Wendy Cutler, mantan negosiator perdagangan AS yang kini menjabat di Asia Society Policy Institute, mengatakan kemungkinan besar hasil lebih substansial baru akan muncul jika Trump bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pertemuan itu berpeluang terjadi pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di Seoul akhir Oktober.

Cutler menjelaskan bahwa kesepakatan terkait TikTok, pencabutan pembatasan impor kedelai Amerika, hingga pengurangan tarif produk Tiongkok terkait fentanyl dapat menjadi agenda pembahasan. Meski begitu, ia menekankan bahwa penyelesaian keluhan ekonomi utama AS, seperti tuntutan agar Tiongkok mengubah model ekonominya menuju konsumsi domestik, akan membutuhkan waktu panjang.

"Sejujurnya, saya rasa Tiongkok tidak terburu-buru mencapai kesepakatan tanpa konsesi substansial terkait kontrol ekspor dan tarif yang lebih rendah," ujar Cutler. "Dan saya rasa Amerika Serikat tidak berada dalam posisi untuk memberikan konsesi besar pada keduanya."

Selain isu TikTok dan tarif, Departemen Keuangan AS menyebut perundingan Madrid juga membahas upaya bersama memerangi pencucian uang. Washington menekan Beijing agar menghentikan pengiriman teknologi ilegal ke Rusia yang diduga memperkuat perang di Ukraina.

Bessent pada Jumat lalu juga mendesak negara-negara G7 untuk mengenakan tarif terhadap Tiongkok dan India guna menghentikan pembelian minyak Rusia. Ia menilai langkah itu dapat mempersempit pendapatan Moskow sekaligus menekan Rusia agar mau bernegosiasi soal perdamaian Ukraina.

Dalam pernyataan terpisah, Bessent dan Greer menegaskan bahwa hanya dengan tindakan kolektif dunia internasional, sumber dana perang Rusia bisa diputus. "Hanya dengan upaya terpadu yang memutus aliran dana untuk mesin perang Putin, kita akan mampu memberikan tekanan ekonomi yang memadai untuk mengakhiri pembunuhan yang tidak masuk akal ini," tegas mereka.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan Tiongkok menekankan bahwa pembahasan juga akan mencakup tarif perdagangan AS, penyalahgunaan kontrol ekspor, serta masa depan TikTok. Beijing menganggap kebijakan Washington masih menekan ruang gerak ekonomi Tiongkok.

Spanyol sendiri memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan profil diplomatiknya di kancah internasional. Menteri Luar Negeri José Manuel Albares menyambut kedua delegasi secara terbuka di Palacio de Santa Cruz, markas Kementerian Luar Negeri Spanyol yang berarsitektur barok.

Seorang sumber pemerintah Spanyol menyatakan bahwa dipilihnya Madrid sebagai lokasi perundingan membuktikan ambisi negara itu menjadi pusat negosiasi strategis. Bahkan, Spanyol juga berharap dapat menjadi tuan rumah konferensi perdamaian internasional bagi konflik Israel-Palestina.