Krisis Politik Nepal: Presiden dan Panglima Bahas Kandidat Pemimpin Sementara

JAKARTA – Krisis politik di Nepal terus berlanjut setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa lalu akibat gelombang protes besar-besaran yang dipimpin mahasiswa. Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Panglima Angkatan Darat Ashok Raj Sigdel menggelar pertemuan di Markas Besar Angkatan Darat Bhadrakali pada Kamis (11/9), guna membahas calon pemimpin sementara yang akan menjalankan pemerintahan.

Menurut sumber, sejumlah nama tengah dipertimbangkan untuk menduduki kursi kepemimpinan sementara. Mereka adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki, Wali Kota Kathmandu Balendra Shah, mantan CEO Otoritas Listrik Nepal Kulman Ghising, serta Wali Kota Dharan Harka Sampang. Sosok terpilih nantinya akan bertugas menyusun peta jalan politik baru, sekaligus menyelenggarakan pemilu dalam jangka waktu tertentu.

Seorang juru bicara Angkatan Darat Nepal membenarkan bahwa diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan masih berlangsung.

“Kami sedang mengadakan beberapa putaran pembicaraan dengan berbagai pihak. Fokusnya mencari jalan keluar dari kebuntuan saat ini sekaligus menjaga hukum dan ketertiban di negara ini,” ujarnya.

Di luar markas angkatan darat, puluhan pemuda yang sebagian besar dari kelompok Gen Z terlihat menanti keputusan pertemuan dengan penuh antusias. Kelompok inilah yang sebelumnya memimpin aksi demonstrasi menuntut perbaikan sistem politik serta pengunduran diri Oli dari jabatan perdana menteri.

Pertemuan serupa sebenarnya telah dilakukan sehari sebelumnya, namun belum menghasilkan kesepakatan. Sumber menyebutkan bahwa agenda utama diskusi adalah pembentukan pemerintahan sementara dan rencana penyelenggaraan pemilu.

“Kepala eksekutif yang baru akan menjadi orang yang akan menyelenggarakan pemilihan baru dalam jangka waktu tertentu,” kata salah satu sumber.

Meski sejumlah pihak menilai Wali Kota Balendra Shah mendukung pencalonan Sushila Karki, kejelasan soal siapa yang akan memimpin kabinet sementara masih samar. Keraguan juga muncul di kalangan kelompok Gen Z terkait nama-nama kandidat yang ada.

Situasi politik Nepal kini berada di bawah kendali militer setelah gelombang protes mahasiswa berujung pada kekerasan. Tentara Nepal mengambil alih tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban demi mencegah eskalasi lebih lanjut.

Sementara itu, kelompok mahasiswa yang berafiliasi dengan partai-partai besar turut menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik di Kathmandu. Mereka menegaskan bahwa dalam proses pembentukan pemerintahan baru, konstitusi harus tetap dijaga serta demokrasi dan hak asasi manusia harus dilindungi.