Layanan Digital Pemerintah Diharapkan Tekan Defisit APBN Rp400 Triliun

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech) bisa membantu menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 400 triliun rupiah.

“Defisit APBN, kalau saya tidak keliru, kira-kira 600 triliun rupiah. Dengan penghematan secara sepintas dihitung oleh tim itu hampir 350-400 triliun rupiah,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/8).

Luhut bersama tim mengerjakan GovTech untuk mereformasi sistem pemerintahan, sebagaimana mandat Presiden Prabowo Subianto yang ia terima sekitar tujuh bulan lalu.

Secara khusus, pengembangan GovTech mulai mengadopsi akal imitasi (AI) sejak Maret 2025.

Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diketuai oleh Luhut. Komite tersebut dibentuk untuk memastikan program reformasi digital benar-benar berjalan dengan tepat sasaran.

Saat ini, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menggelar rapat perdana untuk menandai dimulainya langkah konkret memperkuat fondasi Indonesia menuju pemerintahan digital yang inklusif, efisien, transparan, dan berdaulat.

Ketua DEN menyebut akan menyerahkan laporan hasil rapat kepada Prabowo Rabu (27/8) besok. Laporan itu juga mencakup struktur, model, hingga potensi penghematan.

“Jadi, keinginan Presiden untuk defisit APBN itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan, mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kami kira akan bisa kami lakukan dengan baik,” ungkap Luhut.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, mengharapkan pada 2027 atau 2028, APBN RI tidak defisit lagi.

“Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo.

Adapun pada RAPBN 2026, Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar 3.786,5 triliun rupiah, pendapatan negara ditargetkan 3.147,7 triliun rupiah, dan defisit sebesar 638,8 triliun rupiah atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Reformasi Tata Kelola Digital

Chief Business & Partnership BOTIKA, Galuh Koco Sadewo mengatakan GovTech baru akan efektif menekan biaya negara bila dipahami bukan sekadar proyek menambah aplikasi baru, melainkan reformasi tata kelola digital secara menyeluruh.

“Jika GovTech hanya menambah satu platform lagi di atas ribuan aplikasi lama, maka potensi pemborosan tetap besar. Yang dibutuhkan adalah integrasi dan konsolidasi, bukan sekadar menambah jumlah aplikasi,” katanya.

Galuh menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap 27 ribu aplikasi pemerintahan yang saat ini ada. Dari proses tersebut, akan terlihat aplikasi mana yang benar-benar dipakai, mana yang duplikat, dan mana yang bisa digabung.

“Tanpa rasionalisasi aplikasi, potensi penghematan hanya akan menjadi angka di atas kertas,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya arsitektur data dan standar interoperabilitas nasional. Menurutnya, efisiensi hanya bisa lahir ketika data dan layanan terhubung lintas instansi. “Kalau standar tidak seragam, integrasi hanya akan menjadi jargon,” katanya.

Galuh pun mengingatkan agar belanja teknologi informasi pemerintah diperlakukan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek. Tolok ukur yang harus dijadikan acuan antara lain efisiensi, kecepatan layanan, serta kepuasan publik.