Sulit Tingkatkan Daya Saing Jika “Hidden Cost” Ekonomi Tidak Dihapus

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia mengingatkan Pemerintah agar serius memberantas ekonomi biaya tinggi yang selama ini jadi beban dalam perekonomian nasional. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (API) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tim Apriyanto mengatakan selama persoalan biaya tersembunyi (hidden cost) tidak diselesaikan, daya saing Indonesia di tingkat global akan sulit ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Tim menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pengawas Indonesia Battery Corporation (IBC) Arsjad Rasjid, yang menekankan pentingnya penguatan daya saing Indonesia di tingkat global untuk memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Saya sangat setuju dengan statement Pak Arsjad Rasjid, bahwa kuncinya adalah peningkatan daya saing di level global,” kata Tim di Yogyakarta, Selasa (26/8).

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan comparative advantage atau keunggulan komparatif seperti melimpahnya sumber daya alam. Hal yang lebih dibutuhkan adalah competitive advantage berbasis efisiensi, inovasi, dan kualitas.

“Kalau hanya mengandalkan comparative advantage, kita akan tertinggal, yang lebih penting adalah competitive advantage,” katanya.

Upaya menuju keunggulan kompetitif tersebut diakuinya terhambat oleh praktik ekonomi biaya tinggi yang masih mengakar. Tim menyebut fenomena hidden cost sebagai momok yang menakutkan bagi dunia usaha.

“Ekonomi biaya tinggi itu atau hidden cost bisnis adalah siluman, hantu, bahkan iblis dari ekonomi. Ini yang harus diberantas kalau kita mau punya daya saing global,” tegasnya.

Dia pun memperingatkan ancaman jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang semakin nyata. Jika pemerintah tidak melakukan reformasi struktural dan memangkas biaya-biaya tak terlihat, Indonesia berisiko stagnan di kelas menengah.

“Middle income trap itu nyata, dan kita bisa masuk ke dalamnya kalau tidak hati-hati,” kata Tim.

API DIY, katanya mendorong agar pemerintah fokus menciptakan iklim usaha yang transparan, sehat, dan efisien. Hal itu mencakup penyederhanaan birokrasi, konsistensi penegakan hukum, serta penyediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas produksi dan distribusi.

“Kalau hal ini dibenahi, dunia usaha bisa bergerak lebih lincah dan kompetitif,” katanya.

Persoalan daya saing global pungkas Tim tidak bisa dilepaskan dari keberanian pemerintah melawan “iblis” ekonomi biaya tinggi. “Ini bukan sekadar wacana, tapi soal keberanian. Kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, daya saing global harus ditopang oleh efisiensi dan keunggulan kompetitif,” pungkasnya.

Investasi Jangka Panjang

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Rossanto Dwi Handoyo mengatakan, pemerintah perlu mendukung berbagai upaya inovasi penelitian untuk meningkatkan kapasitas daya saing, jika ingin mencapai target Indonesia Maju 2045. “Daya saing global adalah fondasi penting mendorong investasi jangka panjang, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Tanpa perbaikan nyata, Indonesia berisiko terjebak dalam middle-income trap atau stagnasi sebagai negara berpendapatan menengah,” kata Rossanto.

Poin krusial, katanya adalah rendahnya kapasitas inovasi nasional. Anggaran riset dan pengembangan Indonesia masih sangat minim, yakni di bawah 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rendahnya dana R and D ini berdampak langsung pada inovasi dan jumlah paten nasional.

“Tanpa riset yang memadai, sulit bagi kita untuk menciptakan nilai tambah. Apalagi kualitas sumber daya manusia kita juga masih belum mampu menjawab kebutuhan industri,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid mengatakan sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar Indonesia perlu memperkuat daya saingnya di tingkat global.

Hal itu untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terwujud, serta guna memperkuat posisi Indonesia dalam kancah regional dan global.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) IBC Sofyan Djalil dalam kesempatan yang sama mengatakan dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan regulasi yang konsisten. Lebih lanjut diperlukan harmonisasi kebijakan antar-kementerian dan penguatan kemitraan publik-swasta sebagai kunci untuk menarik minat investasi.