Kenaikan HPP Gabah Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Jakarta – Keputusan pemerintah untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah disambut baik oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bapanas mengatakan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari semula 6.000 rupiah per kilogram menjadi 6.500 rupiah menciptakan rasa nyaman bagi petani di Tanah Air untuk terus berproduksi.

"GKP itu sudah dinaikkan dari Rp6.000 ke Rp6.500 dalam rangka memperkuat, menyamankan petani," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Selasa (26/8).

Seperti dikutip dari Antara, I Gusti mengatakan dari perhitungan yang sudah dilakukan pemerintah, kenaikan tersebut sudah diterima oleh asosiasi petani seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sehingga menciptakan rasa nyaman bagi petani.

"Rp6.500 itu HKTI dan lain sebagainya relatif sudah bisa menerima, sehingga nyaman," ujar dia.

Ia mengatakan memang dari sisi harga beras terjadi kenaikan, dan saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk menekan harga di pasaran.

Adapun langkah yang dilakukan yakni akselerasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta memberikan bantuan pangan dalam rangka stimulus ekonomi.

"Di mana pemerintah sudah mengeluarkan sekitar 360 ribuan (kilogram) bagi 18,27 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), untuk dua bulan, masing-masing 10 kilogram (beras) untuk bulan Juni dan Juli seharusnya, namun karena proses administrasi dan lain sebagainya, sehingga pemberian kepada masyarakat disekaliguskan 20 kilogram di bulan Juli sampai bulan Agustus," katanya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan pemerintah terus menjaga harga gabah dan beras tetap wajar demi melindungi petani, menjamin keterjangkauan konsumen, serta menjaga stabilitas pangan nasional secara berkelanjutan.

Pengendalian Harga

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) membantu mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam rangka pengendalian harga beras di daerah.

Tomsi mengatakan langkah tersebut sangat penting, terutama di daerah yang harga berasnya masih terbilang tinggi. Pemda juga perlu memastikan agar beras tersebut tersalurkan hingga ke tingkat desa.

“Tolong cek betul, upayakan operasi pasar atau SPHP ini bisa sampai ke desa atau kelurahan. Tidak hanya sebatas di kecamatan,” kata Tomsi di Jakarta, Senin.

Imbauan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada minggu ketiga Agustus 2025 dibanding minggu sebelumnya. Pada minggu kedua Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 193 kabupaten/kota, sementara pada minggu ketiga bertambah menjadi 200 kabupaten/kota.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian, meski jumlah daerah yang harga berasnya menurun terus bertambah, yakni dari 50 menjadi 54 kabupaten/kota.