Ekonomi Dunia 2025 Berpotensi Lebih Rendah dari proyeksi

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 berpotensi lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, yaitu sekitar tiga persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Agustus 2025 secara daring di Jakarta, Rabu (20/8), mengatakan bahwa perekonomian dunia melemah sejalan dengan meluasnya implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

Sejak 7 Agustus 2025, jelas Perry, tarif resiprokal AS meluas dari 44 negara menjadi 70 negara. Dengan tarif untuk sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula.

“Implementasi tarif resiprokal AS tersebut menimbulkan risiko akan semakin melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Perry.

Di Amerika Serikat, prospek pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih rendah sejalan dengan melemahnya permintaan domestik.

Ekonomi India juga melemah seiring dampak tarif AS yang lebih tinggi sehingga menekan kinerja ekspor dan sektor manufaktur negara tersebut.

Sementara itu ekonomi Eropa, Jepang, dan Tiongkok diprakirakan lebih baik seiring dengan kesepakatan tarif yang lebih rendah dan topangan belanja fiskal yang ditempuh oleh pemerintah negara-negara tersebut.

Kecenderungan pertumbuhan yang lebih rendah dan menurunnya inflasi mendorong sebagian besar bank-bank sentral menempuh kebijakan moneter yang akomodatif kecuali Jepang.

Di Amerika Serikat, tekanan inflasi yang cenderung menurun mendorong semakin kuatnya ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) ke depan.

“Meskipun demikian, dalam jangka pendek, ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut dan perlu tetap diwaspadai guna menjaga ketahanan ekonomi domestik dari dampak rambatan global,” kata Perry.

Sebagai catatan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2025 tercatat tetap rendah sebesar 2,37 persen (yoy). Sementara inflasi inti turun menjadi 2,32 persen (yoy).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Agustus 2025 (hingga 19 Agustus 2025) menguat sebesar 1,29 persen point to point (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2025

Sementara itu, ekonomi triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen year on year (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 sebesar 4,87 persen (yoy).

Tarif AS

Sementara itu, beberapa ekonom mempertanyakan terkait indikator yang memperlihatkan melemahnya permintaan domestik, sementara yang lain memperhatikan adanya hambatan terhadap pertumbuhan yang disebabkan oleh tarif AS.

“Pertumbuhan semester pertama mungkin lebih kuat dari perkiraan, tetapi semester kedua penuh tantangan mengingat tarif AS yang lebih tinggi dan keyakinan konsumen yang masih rapuh,” kata ekonom Maybank, Brian Lee di Jakarta.

Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat telah dikenakan tarif 19 persen sejak 7 Agustus, tingkat yang sama dengan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Kamboja.

Sebagai tanda permintaan yang masih lemah pada kuartal ini, pertumbuhan kredit pada bulan Juli melambat menjadi 7,03 persen, terendah sejak Maret 2022. BI menyalahkan hal ini pada pilihan bank untuk menyimpan kelebihan likuiditas dalam bentuk surat berharga daripada menyalurkan kredit dan mengurangi suku bunga kredit dengan laju yang lebih lambat.

“Bank Indonesia jelas ingin mendukung pertumbuhan ekonomi dan selama inflasi tetap terkendali dan rupiah bertahan dengan baik, kemungkinan ada ruang untuk pelonggaran moneter lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang,” tulis Jason Tuvey, analis Capital Economics, dalam sebuah catatan, yang memprediksi pemangkasan lebih lanjut akan membawa suku bunga acuan ke 4,50 persen pada akhir tahun.

Lee dari Maybank memperkirakan pemangkasan sebesar 50 bps lagi tahun ini dan 50 bps lagi tahun depan guna mendorong pertumbuhan, seraya mencatat target pertumbuhan pemerintah sebesar 5,4 persen untuk tahun 2026, yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto minggu lalu.

Prabowo mengusulkan kepada parlemen anggaran sebesar 234 miliar dollar AS untuk tahun 2026, peningkatan 7,3 persen dari prospek anggaran tahun ini, dengan peningkatan besar dalam pengeluaran untuk pertahanan dan program pangan dan gizi andalannya.